BERITA2 MALUKU
| ratusan_bendera_rms_dikibarkan_di_seluruh_maluku.pdf |
Pria Berbaju RMS Jadi Komandan Upacara Kemerdekaan
17/08/2009 20:42 (Kasus Maluku)
Seorang ditangkap karena menggunakan jaket bertuliskan Republik Maluku Selatan (RMS) saat upacara HUT ke-64 Indonesia di Ambon, Maluku.Baca selengkapnya.
Wali Kota Ambon: Pengungsi Tuntas Tahun 2009
2009-08-07 05:44:29
Wali Kota Ambon, Jopie Papilaja menegaskan, penyelesaian sisa pengungsi korban konflik sosial di Ambon dan Maluku tahun 1999 lalu sebanyak 12.080 kepala keluarga (KK) sudah harus tuntas 2009. Baca selengkapnya.
Polisi Tangkap Pentolan RMS
TEMPO Interaktif Senin, 27 April 2009 | 11:08 WIB
Satuan Resimen Mobil (Resmob) Polda Maluku, berhasil membekuk Sekretaris II gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) Eltinus Tuanakotta, ketika keluar dari persembunyiaannya, pada Sabtu (25/4).
Sekretaris RMS Ditangkap Resmob Polda
siwalimanews.com Minggu, 26 April 2009
Ambon - Satuan Resimen Mobil (Resmob) Polda Maluku, Sabtu (25/4) berhasil menangkap Eltinus Tuanakota, yang merupakan Sekretaris II gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS).Tuanakota sendiri selama ini telah menjadi buronan pihak kepolisian, karena keterlibatannya dalam penyajian tarian cakalele dan pembentangan bendera RMS pada puncak peringatan hari keluarga Nasional (Harganas) XVI di Lapangan Merdeka Ambon, 29 Juni Tahun 2007 lalu, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tuanakota saat itu berperan sebagai koordinator
Warga Ambon Waspadai Hari Jadi RMS
2009-04-25 11:39:50
Informasi yang dihimpun Tempo, selembar bendera RMS yang dijuluki bendera "benang raja" itu, ditemukan tentara nasional Indonesia (TNI) dikibarkan tidak jauh dari Stasiun TVRI Ambon.Baca selengkapnya.
TNI Siap Antisipasi RMS di Maluku [klik disini]
Ambon Ekspres Senin, 20 Apr 2009
TNI Siap Antisipasi RMS di Maluku Aparat keamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Maluku telah siap
ANGKA GOLPUT BERKISAR 30 PERSEN DI MALUKU
SELASA, 14 APRIL 2009
AMBON – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Moluccas Democratization Watch (MDW) mengklaim angka partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009 di Maluku menurun. Koordinator MDW, Muhamad Iksan Tualeka mengatakan dari hasil pantauan MDW selama proses pemungutan suara angka golput mencapai 29 persen. Read more…
Gempa, 5,7 SR Guncang Ambon Sempat Ganggu KPPS
2009-04-10 14:57:40
Gempa berkekuatan 5,7 skala richter mengguncang kota Ambon dan sekitarnya, Jumat (10/4/2009), pukul 14.40 Wit. Akibatnya kerja kelompk penyelenggara pemungutan suara. Baca selengkapnya.
Polda Maluku Bekuk Pengikut RMS
07/04/2009 17:40 (Kasus Maluku)
Pengikut RMS berinisial LP ditangkap dengan barang bukti amunisi dan bendera gerakan separatis itu. Hasil pemeriksaan sementara, bendera RMS akan dikibarkan saat pemilu legislatif yang motifnya masih belum diketahui. Baca selengkapnya.
13 Napi RMS Masuk Nusakambangan, Diantaranya Mantan Polisi
2009-03-11 07:05:33
Sebanyak 13 narapidana kasus makar organisasi terlarang Republik Maluku Selatan (RMS) dipindah dari lembaga pemasyarakatan (LP) di Ambon ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Teng....Sumber Berita
Mahasiswa Demo Tolak Hakim Fatsey Jadi Sekda Buru Selatan
2009-02-19 01:57:54
Puluhan mahasiswa yang berasal dari lima Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Nasional (GPN) melakukan aksi demonstrasi ke kantor Gubernur Maluku, menolak penetapan Hakim Fatsey sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten itu oleh Mendagri Mardiyanto, Rabu. Baca selengkapnya.
Anggota TNI Tewas Mengenaskan
18/02/2009 12:16 (Kasus Pembunuhan)
Sersan Satu Suseno, anggota TNI di lingkungan Kodam 16 Pattimura ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Nusaniwe, Ambon, Maluku. Terdapat sejumlah bekas luka di bagian wajah korban yang diduga karena senjata tajam. Baca selengkapnya.
Dari Puing Kehancuran... Menuju Damai...
15/02/2009 13:27
Perselisihan mahasiswa STAIN Ambon melebar menjadi persoalan antara warga Pelauw dengan Kailolo. Saling serang terjadi. Korban berjatuhan. Rumah-rumah dibakar. Pertikaian yang hanya melahirkan kerugian, kesengsaraan, kepedihan, dan duka. Baca selengkapnya.
Tiga Penambang Pasir Tertimbun Longsor
2009-02-02 18:00:53
Tiga orang penambang pasir tertimbun ketika tebing yang mereka gali di kawasan Wailette, Desa Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Dalam, Kota Ambon, runtuh Senin petang. Baca selengkapnya.
Obama Diharapkan Tak Dukung Separatis RI
Kompas Jumat, 30 Januari 2009 | 07:30 WIB
"Di masa pemerintahan Presiden Bush, pelaku separatis seperti Alex Manuputy dari RMS mendapatkan suaka politik, bahkan dengan dukungan sebagian anggota Kongres AS telah memberikan angin untuk kemerdekaan RMS dan OPM," ujarnya
Ambon Berangsur Tenang
25/01/2009 18:04 (Kasus Bentrokan)
Pascabentrokan antarkelompok warga di Ambon, situasi di ibu kota Provinsi Maluku itu berangsur normal. Siang tadi, polisi menyita beberapa granat rakitan, peluru, dan senjata tajam. Baca selengkapnya.
Menlu Belanda Kunjungi Indonesia 13-17 Januari
2009-01-10 22:45:27
Menteri Luar Negeri Belanda, Maxim Verhagen, dijadwalkan melakukan lawatan ke Indonesia pada 13 sampai 17 Januari ini untuk meningkatkan kerjasama kedua negara di berbagai bidang di masa mendatang. Baca selengkapnya.
47.000 Eks Pengungsi Harapkan Kepedulian Pemerintah
2009-01-09 18:44:01
Manado ( Berita ) : Sebanyak 47.000 warga eks pengungsi dari Maluku, Maluku Utara (Malut) dan Poso (Sulawesi Tengah), mengharapkan kepedulian pemerintah untuk mengganti semua bantuan sosial sejak tahun 2002 hingga sekarang yang tidak tersalurkan secara merata. Baca selengkapnya.
Telkom Sebar Seribu Hotspot di Indonesia Timur
2009-01-05 15:33:44
Makassar, Lebih dari seribu hotspot untuk akses internet prabayar, disebar di kawasan timur Indonesia. Demikian salah satu upaya Telkom untuk mengejar target tiga juta pelanggan Speedy.
Upaya lain yang disebutkan keterangan tertulis Telkom, Senin (5/12/2009), ialah dengan menuntaskan pembangunan 151 sambungan layanan (SSL) Speedy untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Kupang, dan Mataram. Baca selengkapnya.
Hari Ini Walikota Ambon Terima Leadership Award [click disini]
Selasa, 23 Desember 2008
Papilaja dinilai berhasil menyebarluaskan nilai-nilai dan roh kepemimpinan bangsa Indonesia. Serta memberikan apresiasi atas kepemimpinan yang dipandang layak bagi teladan bangsa.
Who’s the Boss:
Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Pulau Ambon dan P.P Lease, Didiek Wijanarko ATAU Walikota Ambon, Marcus Jacob Papilaja.
AMBON JUMAT, 19 DESEMBER 2008
Aksi Demo Mahasiswa Menuntut Penyelesaian Pengungsi Masohi
Pangdam Minta Warga Tak Terpancing Provokasi
27/12/2008 12:45 (Kasus Bentrokan)
Untuk mengantisipasi isu kerusuhan menjelang Tahun Baru dan pascabentrokan Masohi, Pangdam Patimura melakukan pertemuan dengan warga Pulau Seram, Maluku. Pangdam minta anak buahnya tidak terlibat konflik dengan aparat kepolisian. Baca selengkapnya.
Polisi Jaga 237 Gereja di Pulau Ambon dan Sekitarnya
2008-12-24 13:25:28
Ada 1.127 personel dilibatkan untuk mengamankan perayaan Natal 25 Desember 2008 dan Tahun Baru 1 Januari 2008 di Kota Ambon. Baca selengkapnya.
Polisi Minta Izin Presiden Periksa Tiga Bupati Maluku
2008-12-22 12:30:28
Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian Maluku meminta izin presiden agar bisa memeriksa tiga bupati atas tiga kasus terpisah.Baca selengkapnya.
Gempa Guncang Ternate, Penduduk Sempat Panik
2008-12-19 19:32:50
Gempa tektonik berkekuatan 5,5 Skala Richter mengguncang Ternate, Maluku Utara Jumat sekitar 17.05 WIT, namun belum diperoleh laporan kerusakan fisik atau korban jiwa akibat gempa itu. Baca selengkapnya.
Korban Kerusuhan Masohi Mulai Terserang Penyakit
17/12/2008 22:47 (Kasus Bentrokan)
Ratusan warga korban bentrokan di Masohi, Maluku, mulai jatuh sakit. Pemerintah setempat diminta lebih serius menangani pengungsi. Mereka juga berharap bisa pulang ke rumah sebelum Natal. Baca selengkapnya.
TUNTUT KAPOLDA MUNDUR :
Sejumlah organisasi kepemudaan dan Mahasiswa seluruh Maluku yang tergabung dalam solidaritas untuk perdamaian Maluku berunjuk rasa di depan Mapolda Maluku terkait lambatnya penanganan kasus Masohi, para demonstran menuntut Kapolda dicopot
Tuntut Kapolda Dicopot, Mapolda Didatangi Pendemo [click disini]
Ambon Ekspres Selasa, 16 Dec 2008
Ambon, AE.- Untuk mendesak pencopotan terhadap Mudji Waluyo dari jabatannya sebagai Kepala polisi daerah Maluku, kemarin, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi kepemudaan melakukan aksi turun jalan.
Mereka mendatangi khusus Mapolda Maluku untuk menuntut polisi meminta maaf kepada rakyat Maluku terkait bentrokan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
Puluhan aktivis dari MDW, GMKI Korwil XI, Badko HMI Mamalut, PMKRI Maluku, DPD IMM Maluku, KPMP Maluku, PADMA Maluku, AMPERA Maluku, BKPRMI Maluku, dan LMND Kota Ambon yang tergabung dalam Solidaritas untuk Perdamaian Maluku melakukan demonstrasi sekitar pukul 09.30. WIT Mereka ....
Wow! AS Investasi Triliunan di Malra
2008-12-16 19:16:21
Perusahaan asal AS, PT Aliga bermitra dengan PT Mina Marut, Manado, akan melakukan investasi yang diperkirakan puluhan triliun rupiah di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) guna pengembangan 3 bidang industri di sana. Baca selengkapnya.
Aksi Tuntut Mundur Kapolda Maluku Nyaris Ricuh
15/12/2008 18:24 (Kasus Bentrokan)
Unjuk rasa menuntut mundurnya Kapolda Maluku sehubungan dengan bentrok antarkelompok warga di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, nyaris ricuh. Seorang perwira polisi berebutan mikrofon dengan demonstran. Baca selengkapnya.
Pemicu Ketegangan Masohi Terancam Dipecat
2008-12-15 10:56:52
Oknum guru SD Negeri 4 Masohi, Welhemina Holle yang menjadi salah satu tersangka kasus ketegangan di Masohi, ibukota Kabupaten Maluku Tengah(Malteng), terancam dipecat.
Baca selengkapnya.
Pengungsi Kerusuhan Masohi Berebut Makanan
14/12/2008 05:14 (Kasus Bentrokan)
Sebanyak tiga ratus pengungsi korban kerusuhan Masohi, Maluku Tengah, Maluku, mengeluh minimnya bantuan makanan. Akibatnya mereka saling berebut saat petugas membagikan nasi bungkus. Baca selengkapnya.
Oknum Guru Pemicu Bentrokan Akan Dievakuasi ke Mapolda Maluku
2008-12-12 10:41:26
Oknum guru SD Negeri 4 Masohi, Welhemina Holle, yang diindetifikasi sebagai pemicu bentrokan di Masohi, ibukota Kabupaten Maluku Tengah, 9 Desember lalu, akan dievakuasi ke Mapolda Maluku guna menjalani pemeriksaan intensif. Baca selengkapnya.
Tersangka Kerusuhan Masohi Bertambah
12/12/2008 17:48 (Kasus Bentrokan)
Muhammad Potty ditetapkan sebagai tersangka baru kerusuhan Masohi dan dibawa ke Mapolda Maluku. Menurut polisi, yang bersangkutan adalah salah satu pelaku pembakaran rumah warga. Baca selengkapnya.
Tersangka Kerusuhan Masohi Dibawa ke Ambon
11/12/2008 17:42 (Kasus Bentrokan)
Asmara Wasahua, tersangka penggerak kerusuhan di Masohi dibawa ke Polda Maluku untuk diperiksa. Pemindahan lokasi pemeriksaan ini untuk memudahkan polisi menyidik Asmara.
Baca selengkapnya.
Komnas HAM Investigasi Rusuh di Maluku Tengah
2008-12-10 18:39:40
Meski tidak ada korban jiwa dalam rusuh di Kota Masohi Maluku Tengah, Komnas HAM akan melakukan investigasi mendalam. Komnas HAM akan melihat bentuk pelanggaran HAM apa saja yang terjadi dalam rusuh tersebut.
Baca selengkapnya.
Demonstrasi Mahasiswa di DPRD Ambon Ricuh
06/12/2008 06:51 (Unjuk Rasa)
Unjuk rasa mahasiswa Akademi Maritim Maluku di Kantor DPRD Ambon, berlangsung ricuh. Mahasiswa yang tidak ditemui anggota Dewan mengamuk di depan gedung wakil rakyat. Baca selengkapnya.
Waria Kelompok Tertinggi Tertular HIV/AIDS Di Maluku
2008-12-02 17:02:28
Ambon ( Berita ) : Para waria di Maluku merupakan kelompok tertinggi yang tertular penyakit HIV/AIDS dengan jumlah penderita hingga akhir Juni lalu tercatat 626 orang. Tingginya penularan HIV/AIDS pada kelompok ini akibat praktek seks bebas, kata Plt Kadis Kesehatan setempat, Benny Pattiasina. Baca selengkapnya.
Investor China Kelola Batubara di Maluku
2008-11-22 12:00:36
Investor China, Liu Ci Yang, akan mengelola batubara di Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur(SBT) dan Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang berdasarkan hasil penelitian berprospek cerah. Baca selengkapnya.
Pengusaha Batubara Perlu Waspada
Bupati Malteng dan Brimob Datang ke Lokasi Bentrok
2008-11-23 01:31:52
Bupati Maluku Tengah (Malteng) Abdullah Tuasikal datang ke lokasi bentrokan dua kelompok di Desa Souhoku, Kecamatan Amahai, Malteng. Satu peleton Brimob juga sudah mengamankan lokasi. Baca selengkapnya.
Dua Kelompok Bentrok di Maluku Tengah, 5 Bangunan Rusak
2008-11-23 00:22:04
Bentrok dua kelompok terjadi di Kecamatan Amahai, Maluku Tengah (Malteng). Akibatnya, sekitar empat rumah terbakar dan satu sekolah rusak.
Baca selengkapnya.
Diduga Berebut Lahan Pasar, Warga Ambon Bentrok
2008-11-19 13:33:52 (Premanisme)
Warga di lingkungan Pasar Mardika, Ambon, Maluku terlibat bentrok dengan sekelompok pemuda. Diduga, bentrok disebabkan perebutan lahan di sekitar pasar. Sejumlah warga pun terluka. Baca selengkapnya.
Dokter Tersangka Separatis RMS Disidang
2008-11-19 08:26:49 (Kasus Maluku)
PN Ambon mulai menggelar sidang kasus separatis RMS dengan terdakwa Direktur RSUD Kota Piru dokter Michel Siwabesy. Michel didakwa melakukan tindak pidana makar dengan ikut bergabung kelompok RMS pimpinan Simon Saiya. Baca selengkapnya.
Dubes Belanda Nilai RMS Tak Perlu Lagi Dikhawatirkan
Rabu, 12 November 2008 | 13:00 WIB
JAKARTA, RABU — Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda, Junus Effendi Habibie, menilai gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) di negeri Belanda sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sebab, ……..
http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/12/13005273/dubes.belanda.nilai.rms.tak.perlu.lagi.dikhawatirkan
Eks Pengungsi Maluku Tuntut Rumah
21/10/2008 06:39 (Unjuk Rasa)
Eks pengungsi konflik Maluku mendesak pemerintah setempat segera memberikan rumah yang pernah dijanjikan kepada mereka. Jumlah pengungsi yang belum mendapatkan rumah mencapai lebih dari 12 ribu keluarga.
Baca selengkapnya
Diduga Aktivis RMS, Kepala RSUD Ditangkap
04/07/2008 06:08 (Kasus Ambon)
Tersangka dokter Michael Siwabessy diduga salah satu pengikut RMS pimpinan Alex Manuputty. Tersangka juga diduga terlibat pelarian Simon Saiya dalam persembunyiannya di hutan Pulau Seram dan memasok obat-obatan untuk Simon. Baca selengkapnya.
4 Pasang Calon Gubernur Maluku Mulai Kampanye
TEMPO Interaktif, 23 Juni 2008 Baca selengkapnya.
Polisi Tangkap Pemicu Utama Bentrokan Warga di Ambon
2008-06-16 15:44:07 Baca selengkapnya.
Kantor Pemkot Ambon Terbakar
2008-06-13 Baca selengkapnya.
Kota Ambon Banjir
11/06/2008 22:57 (Banjir) Baca selengkapnya.
Ribuan Pendukung Gafur Bentrok Dengan Polisi Ternate
07/06/08 17:25 Baca selengkapnya.
Angka Kematian Ibu Dan Bayi Di Maluku Masih Tinggi
4 Juni 2008 Baca selengkapnya.
Pukat Harimau di Laut Arafuru
Kompas Kamis, 29 Maret 2007
Denpasar, Kompas - Kapal-kapal trawl (pukat harimau) yang beroperasi di Laut Arafuru, Maluku, sangat meresahkan nelayan dengan kapal kayu dan nelayan tradisional.
Menurut catatan Kompas, Laut Arafuru memiliki potensi produksi lestari lebih kurang 770.000 ton ikan per tahun. Kini di perairan itu beroperasi 776 kapal berbendera Indonesia dan 592 kapal berbendera asing dengan total produksi lebih dari 990.000 ton ikan. Sementara itu, kapal ikan ilegal yang beroperasi di perairan yang sama diperkirakan mencapai 700 unit.
| pukat_harimau__di_laut_arafura_-_tulisan_lengkap.pdf |
Orang Miskin di Maluku Terus Meningkat
KOMPAS Jumat, 9 Mei 2008 | 20:14 WIB
AMBON, JUMAT -- Jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku terus meningkat sejak 2004 hingga 2007. Salah satu penyebabnya adalah kegagalan progam pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan dari masing instansi pemerintah banyak yang tumpang tindih dan hanya berorientasi proyek.
| orang_miskin_di_maluku_terus_meningkat_-_tulisan_lengkap.pdf |
Masyarakat Maluku Masih Tergolong Miskin
DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU
Senin, 20-November-2006
Masyarakat Maluku dinilai masih tergolong sebagai masyarakat miskin. Bahkan setelah beberapa kali terjadi pergantian pemimpin di provinsi ini, tidak ada program yang disusun oleh guna pengentasan kemiskinan yang mampu memecahkan masalah masyarakat tersebut. Bahkan, tingkat kemiskinan di Maluku meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir. Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi Pembaharuan DPRD Maluku, Benhur G Watubun, kepada wartawan, Sabtu (18/11) kemarin di gedung DPRD Maluku.
| masyarakat_maluku_masih_tergolong_miskin_-_tulisan_lengkap.pdf |
| seram_butuh_pintu-pintu_ekspor_-_tulisan_lengkap.pdf |
| perikanan-kelautan_maluku_nasibmu_kini_-_tulisan_lengkap.pdf |
Pengungsi Ambon Perlu Perhatian Serius
KOMPAS Kamis, 7 Maret 2002
Ambon, Kompas - Situasi Kota Ambon Rabu (6/3) kemarin relatif tenang, namun kondisi pengungsi di sejumlah penampungan di kota itu sangat memprihatinkan. Meski kebutuhan pangan sudah sedikit terpenuhi lewat bantuan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau usaha sendiri, kondisi penampungan yang menjadi tempat tinggal pengungsi selama ini belum memadai.
Penampungan seadanya tanpa peralatan rumah tangga dan sanitasi yang memadai membuat mereka berhasrat untuk segera pulang ke tempat asal.
Sejumlah pengungsi mengungkapkan harapan mereka saat ditemui Kompas di beberapa tempat penampungan, antara lain di penampungan bekas taman hiburan rakyat (THR) dan gedung bekas pertokoan di Jalan AY Patty yang dihuni pengungsi Muslim dan tempat penampungan di Belakang Soya yang dihuni pengungsi Kristen asal Ahuru.
Meski demikian, sejumlah pengungsi menyatakan harapan yang berbeda mengenai kemungkinan kepulangan mereka ke tempat asal sejak meletusnya konflik Maluku 19 Januari 1999. Ada pengungsi yang menyatakan baru bisa kembali ke tempat asal apabila pemerintah membangun kembali sarana perumahan yang sudah porak-poranda serta keamanan sudah benar-benar ditegakkan. Ada yang ingin kembali ke tempat asal karena sudah tidak tahan berada terus-menerus tanpa kepastian di tempat pengungsian. Namun, ada pula yang tidak ingin kembali ke tempat asal karena mengaku masih trauma.
"Harapan beta sih tentu bisa pulang kembali ke tempat asal. Namun, kalau boleh memilih, beta lebih suka pemerintah membuatkan permukiman baru di tempat lain asalkan beta bisa aman. Dulu beta yang minoritas tinggal di wilayah Obet (Kristen-Red). Beta masih takut kalau harus dikembalikan ke sana kecuali kalau ada rasa aman," kata Yati (27), pengungsi yang menempati lokasi pengungsian bekas THR di belakang Jalan Sultan Baabullah. Di depan tempat penampungan pengungsi itu terdapat kuburan yang dinamakan "Makam Para Syuhada".
Hal senada diungkapkan Upo Rahim (41), pengungsi Muslim asal Air Salobar, yang kini menempati bekas bangunan ruko yang terbakar di Jalan AY Patty. Upo mengatakan, sebelum mengungsi dua tahun lalu, di tempat asalnya dia sudah memiliki bengkel motor yang menurut dia lumayan besar. Untuk makan sehari-hari bersama keluarganya, Upo membuka penyewaan sepeda untuk anak-anak pengungsi. Dari hasil menyewakan lima buah sepeda mini bekas, Upo bisa meraih untung Rp 20.000 sehari. Ongkos sewa satu jam Rp 1.000.
Tersiksa
Leonardo Deipepa (49), pengungsi Kristen asal Ahuru, mengaku tersiksa tinggal di tempat pengungsian di Belakang Soya selama dua tahun terakhir. Dia tidak bisa menjawab bagaimana perasaan tinggal di tempat pengungsian.
"Bagaimana saya harus bilang senang kalau saya tersiksa seperti ini. Saya bilang tidak senang pun tidak mungkin, sebab mau ke mana lagi saya pergi," kata Leonardo, pegawai Departemen Kesehatan yang sudah memasuki masa persiapan pensiun. Dia mengakui, untuk kebutuhan makan dirinya bersama istri, Konstantia, serta tujuh anaknya (dua bekerja di Timika), sudah memadai lewat sejumlah bantuan.
"Bahwa ada bantuan memang telah menghilangkan rasa lapar dan dahaga, tetapi tidak bisa menghilangkan pikiran saya. Sulit membayangkan apa yang telah kami dapatkan dengan susah payah dan dengan peluh keluar deras, harus lenyap dalam sekejap. Pikiran ini tidak mungkin saya lupakan, mungkin akan terus kami ceritakan kepada anak-cucu," kata Leonardo yang menempati bedeng tripleks ukuran 5x3 meter. Masih terdapat 40 sekat yang sama dalam tiga bedeng di tempat pengungsian itu.
Sampai Oktober 2001, tercatat 329.000 pengungsi baik dari pihak Muslim maupun Kristen. Para pengungsi menempati tempat penampungan di wilayah yang sesuai dengan agama kebanyakan masyarakat setempat. Tempat penampungan pun bermacam-macam. Bantuan yang pernah datang kepada seluruh pengungsi dari Dinas Sosial berupa sumbangan uang Rp 235.000. Oleh pengungsi, uang bantuan itu umumnya dibelikan alat-alat dapur atau alat-alat rumah tangga.
Upo Rahim, misalnya, menempati ruko di Jalan AY Patty yang sudah terbakar. Dalam ruko tiga lantai milik etnis Tionghoa yang mengungsi ke Bali itu dia tinggal bersama dua keluarga lainnya. Dalam puing-puing ruko itu, Upo membuat bangunan dari tripleks seadanya, sehingga terkesan "ada bangunan di dalam bangunan".
Ada pula bedeng dari tripleks yang dibangun berderet-deret seperti di belakang bangunan THR dan Belakang Soya. Para pengungsi tinggal berdesak-desakan dalam tempat penampungan yang umumnya kurang penampungan dan sanitasi yang buruk.
Ambon tenang
Rabu kemarin Kota Ambon sudah relatif tenang kembali setelah terjadinya insiden yang nyaris memicu kericuhan, Selasa. Kegiatan masyarakat pun sudah seperti biasa. Kantor dan pertokoan bukan seperti biasa, termasuk Ambon Plaza (Amplaz) yang merupakan pertokoan paling ramai saat ini. Pelajar dan guru pun melakukan kegiatannya tanpa gangguan.
Atas insiden yang nyaris menimbulkan kericuhan Selasa (5/2) dan juga kericuhan Sabtu (2/3), Kapolda Maluku Brigen (Pol) Soenarka Danu Ardanto kemarin mengatakan, pihaknya belum melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga berada di balik dua insiden tersebut. Pihaknya bersama Pangdam akan terus melakukan penyelidikan.
Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku bersama aparat keamanan memenuhi janjinya dengan memusnahkan minuman keras yang berhasil mereka sita. Ini menyusul pernyataan tegas bahwa pemerintah melarang segala jenis minuman keras, termasuk minuman keras tradisional yang di Maluku dikenal dengan nama "Sopi".
Bertempat di Dermaga Lanal Halong, Selasa lalu dimusnahkan sedikitnya 2.585 liter Sopi yang disimpan dalam kemasan jerigen. Minuman keras itu dipasok dari Serwaru, Maluku Tenggara Barat. Minuman keras diangkut sebuah kapal Chandra Agung yang bersandar di Pelabuhan Gudang Arang. (pep)
"Bekerja dengan Ikhlas, Berjanji Dengan Bukti!"
Feb 6, 2008 9:44 am
Thamrin Ely
Salah satu slogan kampanye Karel Albert Ralahalu yang berbunyi "Bekerja dengan ikhlas, berjanji dengan bukti" merupakan slogan yang menyesatkan dan membohongi publik.
Kenapa? Pertama, sebagai seorang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin Rakyat Maluku, sudah seharusnya dia bekerja keras dengan baik, jujur dan tulus. Dia tidak sedang melakukan pekerjaan bakti sosial sehingga dapat memberikan pernyataan "Bekerja dengan Ikhlas".
Kedua, "Berjanji Dengan Bukti" harus memiliki bukti2 yang konkrit. Ini pembohongan publik yang sangat konyol. Bukti apa yang Karel berikan ke masyarakat? Bukti bahwa dia sudah masuk ke negeri-negeri yang membagi-bagi uang untuk bangun gereja dan masjid? Ini program dan uangnya pemerintah pusat yang turun melalui DANA INPRES 6/2003.
Sementara masalah pengungsi, pengangguran, keterpurukan ekonomi masih terus berkembang...
Coba kita lihat lagi "janji-janji" yang tertuang di dalam RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH (RENSTRADA) PROVINSI MALUKU dimana Visi dan Misi Gubernur Maluku ada di dalamnya. Lihat dan kaji, apakah ada sasaran-sasaran yang tercapai? Kalau ada, berapa besar porsinya? Kurang dari 25%!!
Kunjungi website Thamrin Ely Gubernur Maluku 2008-2013 dan lihat "FLYER" kampanye untuk membaca argumentasi lebih lanjut mengenai Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku & Kegagalannya.
media@thamrinely.com.
Walikota Ambon: Perangi Separatisme, atasi Dulu Kemiskinan
04-Jan-2008, Dian Pesiwarissa, Radio Baku Bae - Ambon
UNTUK memerangi gerakan-gerakan separatis, yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk gerakan Front Kedaulatan Maluku (FKM) Republik Maluku Selatan (RMS), pemerintah harus dapat mengatasi berbagai kesenjangan pembangunan dan kemiskinan yang masih terjadi di daerah- daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Walikota Ambon M.J. Papilaya, siang tadi di Ambon, terkait isu FKM/RMS, yang kembali mengemuka di Ambon, pasca tarian cakalele oleh para simpatisan FKM/RMS pada puncak perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon, pertengahan tahun lalu.
Lebih jauh Papilaja katakan, gerakan-gerakan tersebut muncul karena ada rasa ketidakadilan di masyarakat. Sehingga tidak hanya dibutuhkan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan upaya represif dari pemerintah, namun juga dibutuhkan tindakan preventif dengan intervensi program, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Entah itu di bidang kesehatan, pendidikan, pengangguran maupun kemiskinan.
"Instrumen itu kalau jalan di kantong-kantong kemiskinan yang ada di Maluku, maka masyarakat akan punya ketahanan ekonomi maupun sosial. Dengan begitu, jika datang isu yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan kegiatan separatis maupun terorisme, orang tidak akan tergoda. Tapi sepanjang belum dilakukan, maka bahaya laten itu akan tetap ada," paparnya.
Papilaja juga mengatakan, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 77 tahun 2007 tentang larangan penggunaan bendera, lagu maupun atribut yang berkaitan dengan RMS, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM), diharapkan bisa menjadi instrumen yang efektif bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku separatis tersebut. (rbb)
Copyright © 2007 RadioBakuBae.com. All right reserved.
RMS, Tarian Cakalele dan Persoalan Pembangunan di Maluku
Jan-24-08
Oleh: Dino Umahuk
Sebagaimana diberitakan berbagai media massa, pada acara peringatan Hari Keluarga Nasional yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon, 18 Juni silam, secara tak terduga sejumlah penari Cakalele membentangkan bendera Benang Raja yang merupakan simbol gerakan Republik Maluku Selatan. Yang membuat heboh, pengibaran itu dilakukan dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga sejumlah duta besar negara sahabat lainnya.
Presiden Sudilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disuguhi tarian Cakalele yang berujung pada berkibarnya bendera Benang Raja itu terlihat jelas kemarahannya. Sebelum memulai pidato resminya, dengan raut membuncah, SBY membukanya dengan pidato tanpa teks, ''Kalau ada perbedaan diantara para elite, para pemimpin, para tokoh, janganlah memilih cara-cara yang tidak baik. Kasihan rakyat, kalau lebih dari itu.''
Masih di hadapan ribuan masyarakat Kota Ambon yang hadir, SBY memberi ultimatum, bila tarian Cakalele dinilai menggangu keutuhan NKRI, atas nama institusi, presiden meminta pejabat yang berwenang memberikan tindakan yang tegas dan tepat. ''Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keutuhan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan di antara kita semua harus kita junjung tinggi dan kita tegakkan,'' tegasnya
Apa yang membuat SBY kesal? Selain karena berhasil menelikung aparat keamanan yang berujung dengan mempermalukan dirinya, tarian Cakalele yang dibawakan menjadi alasan kedua kemarahan SBY.
Cakalele merupakan nama tarian perang ala Maluku, yang di yakini mempunyai nilai magis dan spiritual kuat yang menjadi etos perjuangan Kapitan Pattimura saat hendak berhadapan dengan penjajah Belanda. Tujuannya apalagi kalau tidak untuk mengobarkan semangat perang para pengikut Kapitan, saat berjuang dalam menghadapi Belanda. Karena itu, pada setiap tarian Cakalele, selalu ada pemimpin atau Kapitannya.
Nilai magis dan etos kepahlawanan cakalele inilah yang coba dimanfaatkan oleh para penari yang membawa bendera Republik Maluku Selatan sebagai manifesto dan ekpresi kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Kesenian adat pengobar semangat perang itupun menjadi kendaraan taktis yang mengantar mereka 'berhadapan' dengan presiden.
Tarian Cakalele boleh kita asumsikan sebagai simbol yang hanya diartikan sebagai seremonial belaka. Namun makna Cakalele yang luhur dan sakral, dapat juga diartikan sebagai sebuah bentuk pernyataan sikap ketika dibawakan oleh sekelompok orang sambil menggusung bendera RMS pada tanggal 29 Juni tersebut.
RMS di mata pendukung fanatiknya
Kenyataan sejarah tidak dapat dipungkiri, bahwa Republik Maluku Selatan (RMS) pernah "hidup" di Ambon (Maluku tengah pada umumnya), walaupun tidak lama. Kenyataan dan fakta sejarah ini merupakan keyakinan dan nilai dasar bagi para aktivisnya untuk membuktikan bahwa RMS "bukanlah gerakan separatis". RMS menurut para pendukungnya, didirikan, "sebelum" negara Kesatuan RI menjadi seperti sekarang ini, dengan wilayah kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Semua hasil "perundingan" di dalam berbagai koferensi antara Pemerintah Belanda dan Indonesia seperti "Perjanjian Linggarjati" (25 Maret 1947), "Perjanjian Renville"(1948), "Konferensi Meja Bundar" (November 1949), menurut mereka telah memberikan kemerdekaan penuh bagi Maluku untuk menentukan nasibnya sendiri.
Menurut para Aktivis RMS, hasil pertemuan "Moehamad Roem dan Van Royen" (7 Mei 1949), sebelum Konferensi Meja Bundar, justru memperkuat keputusan Perjanjian Linggarjati dan Renville, dimana kedua pihak, baik pemerintah Belanda dan Indonesia", tidak boleh mencampuri atau mencegah proses penentuan nasib sendiri dari berbagai daerah seperti Maluku, tetapi harus membantu rakyat Maluku didalam menentukan nasibnya sendiri dan di dalam menentukan "jenis hubungan" antara RMS dengan pihak Pemerintah Belanda dan Indonesia di bawah pengawasan Komisi PBB Untuk Indonesia. Inilah kiranya yang menjadi dasar dan spirit perjuangan mereka selama ini.
Pola pendekatan keamanan melalui pengiriman pasukan TNI ke Ambon, pada tanggal 13 Juli 1950, oleh aktivis RMS dianggap sebagai invasi pemerintah indonesia terhadap kedaulatan negera mereka. Meskipun sebelumnya pemerintah telah mengirimkan misi perdamaian yang dipimpin oleh putra-putra Maluku sendiri.
Ketika RMS akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia, sebagian besar warga RMS lalu mengungsi ke Negeri Belanda dan tetap berjuang bagi kembalinya RMS di Ambon. Sedangkan sebagian lagi terdesak ke pedalaman hutan pulau Seram. Dengan tertangkapnya Dr. Chris. Soumokil di Seram, maka dapat dikatakan bahwa RMS sudah lumpuh. Sebagian besar para aktivisnya yang berada di pulau Seram, "turun gunung", dan menyerahkan diri kepada Pemerintah Indonesia. Setelah menjalani hukuman penjara, mereka lalu mengabdi kepada Pemerintah RI seperti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dll.
Seiring pergantian generasi, RMS praktis dilupakan, sehingga sebagian besar warga Ambon yang sudah mencapai umur 60 tahun malah "belum pernah melihat" macam apa bendera RMS itu, hingga meletusnya konflik Maluku 19 Januari 1999. Bahkan di negeri Belanda, RMS hanya hidup dalam memori generasi angkatan pertama sebagai kenangan masa lalu yang manis sekaligus pahit. Di kalangan muda terutama generasi ketiga, RMS hanya menjadi semacam simbol untuk membedakan mereka dengan kelompok urban lain seperti Maroko dan Turki yang membanjiri negara kincir angin itu.
Ketidakmampuan Pemerintah
Orientasi pembangunan yang hanya dipusatkan di wilayah Indonesia Barat, terbatasnya lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran di Maluku juga menjadi semacam titik api yang gampang menyala.
Fenomena tarian cakelele dengan membawa bendera benang raja, sebenarnya lebih merupakan peristiwa pengungkapan kekecewaan terhadap pemerintah daripada sebuah aksi makar. Penyelesaian konflik Maluku yang berlarut-larut dan tidak tuntas, serta buruknya kinerja birokrasi, dipercaya memunculkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Maluku saat ini.
Beberapa kondisi yang nampak di lapangan saat ini antara lain, tidak tuntasnya penanganan konflik, maraknya praktek korupsi dikalangan pejabat pemerintah dan legislatif daerah serta tingginya angka pengangguran yang mencapai angka 200 ribu lebih jumlah tenaga kerja aktif, telah memunculkan frustasi sosial di tengah masyarakat Maluku.
Pernyataan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, tentang akan meminta pimpinan eksekutif Front Kedaulatan Maluku(FKM) Alexander Manuputty, diekstradisi dari Amerika Serikat(AS), sepertinya hanya merupakan upaya menutup borok di muka. Karena sesunguhnya permasalahan tidak berujung pada ada tidaknya RMS di Maluku, melainkan mengakar kuat pada buruknya sistem birokrasi yang ada di Maluku saat ini.
Kondisi ini kiranya perlu di cermati secara tepat dan bijak oleh pemerintah pusat sebelum mengambil langkah-langkah represif melalui pendekatan keamanan terhadap para penari cakalele. Karena boleh jadi tarian cakalele di hadapan presiden SBY hanyalah sebuah fenomena gunung es yang mencuat ke permukaan dari besarnya permasalahan sosial yang ada di Maluku.
Sesungguhnya bagi orang Maluku, bergabung dengan Indonesia sudah menjadi keputusan final sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dimana Maluku menjadi provinsi ke delapan dari republik muda belia bernama Indonesia ketika itu.
Akhirnya penulis ingin menyampaikan bahwa upaya-upaya penanganan masalah sosial dan masalah pembangunan di Maluku yang tidak tepat, apalagi dengan menggunakan pendekatan keamanan, hanya akan melahirkan perlawanan yang lebih besar. Semoga Jakarta bisa lebih arif dan bijaksana.
* Penulis adalah penyair dan jurnalis
http://www.hotlinkfiles.com/files/899560_pvuwm/soalan_Pembangunan_di_Maluku.doc
| rms_kemiskinan_dan_ketidakadilan_-_tulisan_lengkap.pdf |
Bersatu Atasi Kemiskinan di KTI
SUARA PEMBARUAN DAILY 5/3/08
SP/Vonny Litamahuputty
Pengantar
Era otonomi daerah yang sedang bergulir di Indonesia dewasa ini secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh yang cukup luas pada tata kehidupan masyarakat, baik secara nasional maupun lokal. Seperti diketahui bahwa kawasan timur Indonesia (KTI) merupakan wilayah yang paling tertinggal, wilayah yang boleh dikatakan jauh dari perhatian pemerintah pusat.
Wiranto Biang Kerok di Maluku
Pengungsi Maluku Pertanyakan APBD
Korban Kerusuhan
KOMPAS Rabu, 21 Mei 2008 | 00:16 WIB
AMBON, RABU - Para pengungsi korban kerusuhan Maluku mempertanyakan kekosongan pos anggaran penuntasan pengungsi dalam APBD 2008. Mereka berharap pemerintah menganggarkan dana pemulangan dan bantuan rumah karena sudah mengungsi sejak 1999. Masalah pengungsi Maluku semula ditargetkan selesai pada 2008.
Saat ini, di Maluku masih ada 12.080 keluarga pengungsi yang belum menerima bantuan pemulangan. Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan pemulangan pengungsi selesai pada 2008. Anggaran ditanggung bersama dengan pembagian 60 persen provinsi dan 40 persen kabupaten/kota.
"Kami khawatir masalah pengungsi tidak selesai tahun ini karena dalam APBD provinsi tidak ada pos anggaran penyelesaian pengungsi. Kami minta penjelasan masalah ini dan solusinya supaya pengungsi bisa segera dipulangkan," ujar Pieter Pattiwaelapia, Koordinator Koalisi Pengungsi Maluku saat berdemonstrasi di kantor gubernur Maluku di Ambon, Senin (19/5).
Para pengungsi berharap banyak pada pemerintah provinsi karena sudah menanti selama sembilan tahun untuk dipulangkan. Mereka kehilangan rumah dan masih tinggal di rumah kontrakan serta menumpang di famili. Bantuan pemulangan dan bahan bangunan diharapkan segera cair supaya mereka bisa kembali hidup tenang di rumah sendiri.
Pieter menambahkan, anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota belum bisa digunakan jika pemerintah provinsi tidak menyediakan anggaran. Jika dibagikan, bisa terjadi kecemburuan dan mengganggu stabilitas masyarakat.
Ia mencontohkan Pemerintah Kota Ambon telah menyediakan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk penuntasan masalah pengungsi. Namun, dana itu tidak bisa disalurkan ke 3.824 pengungsi di Ambon jika kekurangan 60 persen yang menjadi tanggung jawab provinsi tidak ada.
AR Uluputty, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang menemui para pengungsi tidak bisa memberikan penjelasan masalah ini. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi para pengungsi ke gubernur yang sedang dinas luar kota. "Kita berharap dana pemulangan pengungsi dianggarkan dalam APBD Perubahan. Jika tidak segera diselesaikan pengungsi Maluku tidak akan pernah selesai," ujar Pieter.
Para pengungsi akan kembali meminta bertemu dengan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu. Mereka ingin memperoleh penjelasan yang rasional dan jaminan segera dipulangkan. Para pengungsi mengaku berhati-hati dalam menyampaikan aspirasi karena khawatir ditunggangi kepentingan politik dalam rangka pilkada.
Koalisi Pengungsi Maluku menjamin tuntutan mereka murni kemanusiaan. Pengungsi hanya mengharapkan jaminan dari pemerintah Maluku untuk bisa segera dipulangkan.
© 2008 Kompas Gramedia. All rights reserved.
Illegal Logging Diduga Masih Berlangsung Di Kecamatan Batabual
23-Mei-2008, M. A. Natsir, Radio Baku Bae - Ambon
PEMBALAKKAN liar (illegal logging) diduga masih terus berlangsung di Kecamatan Batabual, Pulau Buru menghabiskan beribu-ribu hektar hutan di daerah penghasil minyak kayu putih itu.
Selain merusak kelestarian alam, aksi pembalakan liar tersebut turut meresahkan masyarakat sekitar, karena tanah adat yang digunakan sehari-hari untuk berkebun dan berburu ikut terancam.
"Kami hendak menindaklanjuti temuan komisi B DPRD Kabupaten Buru terhadap dugaan illegal logging yang dilakukan PT. MS. Kami kira ini cukup serius untuk segera di atasi," ujar ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Buru, Ikram Mukaddar, di Ambon, Jumat (23/5).
Menurut dia, eksploitasi PT. MS di Desa Pela, Kecamatan Batabual, cukup meresahkan, pasalnya tidak sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) pengelolaan hutan Dinas Kehutanan setempat.
Dijelaskan, sesuai peta blok yang disahkan Dinas Kehutanan setempat, eksploitasi yang dilakukan perusahaan tersebut, telah keluar dari batas-batas yang diijinkan.
Dia juga mendesak Direktur V Mabes Polri yang menangani kasus-kasus illegal logging untuk turun meninjau lokasi dimaksud.
Mukaddar menilai keterlibatan oknum Polri turut melindungi aksi pembalakan tersebut dengan alasan pihaknya tidak melihat upaya aparat kepolisian menahan kayu-kayu hasil tebangan yang ditampung di logpon yang ada di lokasi tersebut.
Selain PT. MS, salah satu unit koperasi juga diduga melakukan hal yang sama di desa Tifu kecamatan Leksula.
Terkait hal ini pimpinan Dinas Kehutanan dan Dinasi Koperasi Kabupaten Buru telah dipanggil komisi B DPRD Kabupaten Buru. Komisi B juga berencana akan membentuk pansus untuk menangani persoalan ini secara serius. (rbb)
Copyright © 2007 RadioBakuBae.com. All right reserved.
Sudah 55 Terdakwa RMS Dijatuhi Hukuman Penjara
Radio Baku Bae - Ambon 02 Juni 2008
Oleh Sri Kartini Makatita
SEJAK Oktober 2007 hingga Juni 2008, Pengadilan Negeri (PN) Ambon telah menyidangkan sedikitnya 60 kasus tindak pidana makar Republik Maluku Selatan (RMS). Dari jumlah tersebut, 55 diantaranya telah dijatuhi hukuman penjara. Sementara lima terdakwa yang tersisa, saat ini masih menungu proses persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kepada situs ini, salah satu kuasa hukum para terdakwa, Thomas Wattimury, ketika ditemui di PN Ambon, Senin (2/6) mengatakan, para terdakwa yang masih menungu tuntutan JPU, salah satu diantaranya adalah pimpinan upacara perayaan HUT RMS, Ongen Salamena. Ketika itu, upacara berlangsung pada tanggal 25 April 2006, di Dusun Masiwang Gunung Nona Ambon.
"Lima orang itu yakni, Yohanes Sipolo, Adolof, Deny de Fretes, Ongen Salamena, dan Simon Saiya. Mereka yang lain tinggal menunggu agenda tuntutan. Sedangkan Yohanes Sipolo menunggu agenda putusan pada hari Kamis ini," ungkap Wattimury.
Para terdakwa itu, terbagi menjadi tiga kelompok besar. Kelompok pertama yaitu para terdakwayang terlibat dalam tarian cakalele, saat puncak perayan Hari Gerakan Keluarga Nasional (Harganas). Kelompok kedua yaitu mereka yang ikut upacara perayaan HUT RMS, serta kelompok yang mengetahui rencana membawakan tarian cakalele, ketika berlangsungnyaperayan Harganas, tapi tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Sementara beberapa terdakwa lainnya, turut ditangkap karena memiliki dan menyimpan bendera RMS. (rbb)
Mainase: PNS Punya Hak Politik
09-Jun-2008, Harian Mimbar Maluku - Ambon
Menyikapi desas-desus mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilarang terlibat dalam pentas politik teristimewa menjelang Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) Maluku beberapa waktu mendatang, kepada MM, sabtu (7/6), Alfred Mainase, SH, Alumnus Fakultas Hukum Unpatti menyebutkan kalau PNS juga mempunyai hak politik sebagai seorang warga Negara.
"Saya kira PNS merupakan bagian dari masyarakat Maluku yang memiliki hak politik sebagai warga Negara untuk menentukan pemimpin Maluku kedepan karena bagaimanapun juga,hal ini diatur dalam Konstitusi kita", ungkapnya.
Lebih lanjut Mainase menyampaikan bahwa, hak politik yang dimaksudkan ialah menyalurkan pendapat bagi masyarakat dalam rangka melakukan suatu proses pendidikan politik guna terjadinya pencerahan politik bagi masyarakat,dalam artian selaku PNS ketika telah menyelesaikan pekerjaan mereka di kantor, dan kemudian berkumpul bersama keluarga atau anggota masyarakat lainnya, maka mereka bisa mengekspresikan hak politik mereka sebagai anggota masyarakat.
Selain itu ia mencontohkan bila ada PNS yang sudah di luar jam kantor dan kebetulan sedang bercengkrama dengan keluarganya atau dengan masyarakat di sekitarnya sambil mempromosikan salah satu kanidat gubernur Maluku, maka menurut Mainase hal tersebut sah-sah saja.
Tambahnya juga walaupun tindakan anggota PNS tersebut secara tidak langsung merupakan bagian dari tindakan mensosialisasikan seorang calon gubernur dan wakil gubernur yang dikenalnya, namun PNS tersebut bukan merupakan anggota tim sukses dari salah satu kanidat.
Terkait dengan polemik yang terjadi, Mainase miminta kiranya Pemerintah Daerah atau Kabupaten/Kota mesti dapat menetapkan aturan yang jelas sejauh mana seorang PNS dapat mengekspresikan hak politik mereka, namun yang mesti diperhatikan adalah aturan tersebut diharapkan tidak mengebiri hak-hak politik mereka sebagai warga Negara. (Anes)