Moluccas International Campaign for Human Rights
  • THESE ARE THE MOLUCCAN ISLANDS: FACTS & OPINIONS
  • MELANESIA VERSUS INDONESIA
  • ABOUT MOLUCCAS INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS
  • REPRESSION OF A BASIC HUMAN RIGHT IN MALUKU: FREEDOM OF POLITICAL EXPRESSION
  • TOP STORIES
  • SOUTH MOLUCCAS ISLANDS’ ILLEGAL OCCUPATION BY JAKARTA
  • MOLUCCAS SOVEREIGNTY FRONT - FRONT KEDAULATAN MALUKU (FKM)
  • PESTA DEMOKRASI: FRONT KEDAULATAN MALUKU MENUNTUT PENGEMBALIAN KEDAULATAN RMS 25 APRIL 1950 – 25 APRIL 2014
  • PHOTOS FKM-RMS DEMONSTRATION IN FRONT OF PARLIAMENT HOUSE OF ADELAIDE, AUSTRALIA ON OCTOBER 26, 2010 & SEPTEMBER 7, 2010
  • PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS)
  • MAFIA HUKUM INDONESIA - JUDICIAL MAFIA
  • INDONESIAN PRESIDENT JOKO “JOKOWI” WIDODO SURROUNDED BY KILLERS & RENT-SEEKERS
  • GOLPUT & KORUPSI POLITIK di INDONESIA dan PEMILIHAN 2014 - NON VOTERS / THE WHITE GROUP & POLITICAL CORRUPTION in INDONESIA and the 2014 ELECTIONS
  • INDONESIA = REPUBLIK MALING & KEBOHONGAN REZIM SBY
  • CORRUPTION - POVERTY & UNDERDEVELOPMENT IN THE MOLUCCAS – KORUPSI - KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN DI MALUKU
  • PALM OIL PLANTATION CRIME IN INDONESIA AND ITS CORRUPT POLITICAL MACHINE
  • MASELA - OIL AND GAS BLOCKS CAN LIBERATE MALUKU FROM POVERTY
  • ILLEGAL GOLD RUSH ON BURU ISLAND IN THE MOLUCCAS
  • SAVE ARU ISLANDS
  • SAVE ROMANG
  • SUSILO BAMBANG YUDHOYONO AND HIS GENERALS
  • INDONESIAN MILITARY INVOLVEMENT WITH AGGRESSIVE MINING, ILLEGAL LOGGING AND ILLEGAL FISHING IN THE MOLUCCAS
  • LASKAR JIHAD - SUHARTO COMPANIONS AND THE MOLUCCAN CIVIL WAR - JUSTICE DEMAND
  • MOLUCCAS: GENOCIDE ON THE SLY – INDONESIA’S TRANSMIGRATION AND ISLAMISATION PROGRAM
  • OUR CAMPAIGN & CONTACT MICHR
  • ECOLOGY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE MOLUCCAS
  • DISPLACED PEOPLE IN THE MOLUCCAS - PENGUNGSI DI MALUKU
  • INSIDE INDONESIA’S WAR ON TERROR
  • TNI, BRIMOB AND STATE TERROR IN THE MOLUCCAS
  • IMPUNITY AND THE INDONESIAN MASTERS OF TERROR
  • STOP KILLING - ASSAULTING and KIDNAPPING JOURNALISTS IN INDONESIA
  • 8 March - International Women's Day
  • 26-june---un-international-day-in-support-of-victims-of-torture
  • 9 August - UN INTERNATIONAL DAY OF THE WORLD’S INDIGENOUS PEOPLES
  • RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES - HAK ASASI MASYARAKAT ADAT
  • GUESTBOOK - FEEDBACK
  • THE DUTCH - INDONESIA CORPORATE CONNECTION
  • LIBERATING OUR COLONIAL MINDSET
  • UNPO: IN PURSUIT OF THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION
  • NKRI DIDIRIKAN DI ATAS KONSEP YANG SALAH
  • GAJAH DENGAN GAJAH BERLAGA, ORANG MALUKU MATI DI TENGAH - TENGAH
  • THE PLAYERS BEHIND THE MALUKU MADNESS
 
Pukat Harimau di Laut Arafuru
Kompas Kamis, 29 Maret 2007

Denpasar, Kompas - Kapal-kapal trawl (pukat harimau) yang beroperasi di Laut Arafuru, Maluku, sangat meresahkan nelayan dengan kapal kayu dan nelayan tradisional. Para pemilik kapal kayu di Benoa, Denpasar, Bali, meminta pemerintah menertibkan kapal pukat harimau. Alasannya, kehadiran kapal trawl menjadi pemicu konflik bahkan bentrokan di tengah laut antara nelayan dan awak pukat.
"Beberapa kali kapal kami sengaja ditabrak saat memancing cumi. Sekali tebar pukat, mereka sikat habis cumi yang sudah berada di sekitar kapal kami. Beberapa kali kami melihat ada kapal patroli aparat, tetapi mereka tak melakukan apa-apa," kata Kasdi Taman, Ketua III DPP Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), yang juga Presiden Direktur Bandar Nelayan Group, Senin (26/3), di Denpasar.
Menurut catatan Kompas, Laut Arafuru memiliki potensi produksi lestari lebih kurang 770.000 ton ikan per tahun. Kini di perairan itu beroperasi 776 kapal berbendera Indonesia dan 592 kapal berbendera asing dengan total produksi lebih dari 990.000 ton ikan. Sementara itu, kapal ikan ilegal yang beroperasi di perairan yang sama diperkirakan mencapai 700 unit.
Sejak awal tahun ini, menurut Taman, sudah lebih dari 20 kali peristiwa saling senggol kapal trawl terhadap kapal kayu. Kasus terakhir terjadi saat hari raya Nyepi, pekan lalu.
Sekretaris Jenderal DPP ATLI Dwi Agus Siswa Putra mengungkapkan, Februari lalu pihaknya telah melaporkan hal itu langsung ke Kantor Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) di Jakarta. Namun, hingga kini belum ada tanggapan. "Pihak DKP berjanji meminta keterangan pemilik kapal atau si pelapor, tetapi belum juga dilakukan," kata Dwi Agus. Taman juga mengungkapkan, sekitar 1.200 dari total 1.500 kapal penangkap tuna di Tanah Air diperkirakan bangkrut sejak kenaikan harga solar untuk industri tahun 2005. Kerugian para pemilik kapal berlipat karena harga jual kapal mereka anjlok di pasaran, dari Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar menjadi Rp 200 juta sampai Rp 300 juta saja. (BEN)
http://www.kompas.com/kompascetak/ 0703/27/daerah/3412188.htm

Seram Butuh Pintu-pintu Ekspor

KOMPAS Selasa, 23 Januari 2007

Ambon, Kompas - Percepatan pertumbuhan ekonomi di Pulau Seram, Provinsi Maluku, menuntut pembukaan pintu-pintu keluar untuk memotong jalur tata niaga yang panjang lewat Pelabuhan Ambon. Satu-satunya pintu keluar lewat Pelabuhan Ambon selama ini dinilai sangat menghambat pertumbuhan perekonomian di Seram karena biaya tinggi dan tidak efisien.
Pembangunan pintu-pintu niaga keluar dari Seram tersebut menjadi salah satu rencana Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP Kapet)

Seram.
"Selama ini Seram tidak memiliki pintu ekspor sehingga selisih harga jual di sentra produksi dan sentra pemasaran sangat tinggi. Misalnya, di Seram Bagian Timur harga tiga butir kelapa hanya Rp 1.000, setelah tiba di Ambon bisa Rp 2.500 per butir. Cengkeh di Seram Rp 20.000 per kg, tetapi setelah tiba di Ambon menjadi Rp50.000," kata Benny Turukay, Direktur Perencanaan BP Kapet Seram, Senin (22/1).
Sebaliknya, barang-barang industri yang didatangkan dari luar Maluku harganya tinggi karena harus transit dulu di Ambon kemudian baru dikirim ke Seram. "Apabila pemerintah serius mengembangkan Seram sebagai pusat perekonomian, pintu-pintu keluar itu harus segera dibuka," tutur Benny.
Seram berada di jalur yang strategis karena dekat dengan jalur perdagangan internasional Akli-3. Jalur ini dilewati oleh kapal-kapal niaga dari Filipina, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa menuju Makassar sebelum masuk Jakarta.
Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan Badan Pengelola Kapet Seram, ada empat lokasi yang potensial menjadi pintu keluar. Lokasi pertama adalah Teluk Waru, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Lokasi kedua di Teluk Kawa, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat. Lokasi ketiga di Teluk Makariki, Kabupaten Maluku Tengah, dan lokasi keempat di Kobisadar, Seram Utara.
Selain pintu keluar, hambatan lainnya, menurut Direktur Administrasi Umum BP Kapet Seram Samlatu Hamalo, adalah minimnya infrastruktur, yaitu jalan, pelabuhan, lapangan udara, sumber listrik, dan jaringan komunikasi.
"Banyak investor yang datang dan survei lokasi, tetapi hanya sedikit yang kembali dan menanamkan modalnya," katanya. Beberapa sektor yang sudah dilirik investor tetapi realisasinya tertunda adalah
tambang emas dan kelapa sawit seluas 50.000 hektar di Seram Bagian Timur serta pertanian dan galangan kapal di Seram Bagian Barat. Saat ini, lanjut Samlatu, investor yang masuk masih terbatas pada perikanan tangkap dan budidaya. (ang)

Copyright © 2002 Harian KOMPAS
HIRA I NI ENTUB FO I NI, IT DID ENTUB FO IT DID. – A PERSON’S PROPERTY SHALL REMAIN THAT PERSON’S PROPERTY, OUR PROPERTY REMAINS OUR OWN.