6 The unanimous declaration

Selain separatis FKM dituding biang kerusuhan Maluku. Apakah itu benar?
HW : ha...ha...ha.... , harus diingat FKM muncul sebagai reaksi Maluku Berdarah dan bukan prima kausa.
Kapan Anda balik ke Indonesia?
There’s is no place like home.

FRONT KEDAULATAN MALUKU (FKM)
Perwakilan JAKARTA SIARAN PERS, 19 AGUSTUS 2002
Perihal : Persidangan Pimpinan Eksekutif & Pimpinan Yudikatif FKM
Baca Selengkapnya ▼
http://www.michr.net/siaran-pers-19-agustus-2002.html

Alex Manuputty Minta Diadili Mahkamah Internasional

Liputan | 26 Augustus 2002
Liputan6.com, Jakarta: Ketua Front Kedaulatan Maluku (FKM) Alexander Manuputty meminta diadili oleh Mahkamah Internasional.
Baca Selengkapnya ▼
http://www.michr.net/alex-manuputty-minta-diadili-mahkamah-internasional.html

Klaim RMS Legal
Jawa Pos Selasa, 27 Agustus 2002

JAKARTA - Ketua FKM (Front Kedaulatan Maluku) Alexander H. Manuputty menegaskan sikapnya. Bersama Semmy Waileruny (ketua legislatif FKM), Alex di persidangan kedua kemarin menyatakan bahwa pemerintahan Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan pemerintahan sah yang ditumbangkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia.
Baca Selengkapnya ▼
http://www.michr.net/8203klaim-rms-legal.html

PENGADILAN REKAYASA
Oleh Joshua Latupatti 2002-09-26
Salam Sajahtera!
Saudara-saudara semuanya,
Saya mohon maaf karena judul di atas masih juga terdengar cukup keras dan kasar. Pengadilan sampai pada mendengarkan bekas Sekjen FKM, Henky Manuhutu, SH, dan Penjahit Bendera RMS, Netty Manuputty. Selain itu, kuasa hukum terdakwa, Christian Rahajaan, SH, meminta untuk menghadirkan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri dan Menkopolkam, Susilo Bambang Yudhoyono.
Dari sisi hukum dan keadilan, tindakan Christian Rahajaan, SH, ini tepat.
Jika FKM dituduh melakukan permufakatan untuk melawan Pemerintah yang sah, maka hal ini tidak mungkin dilakukan dengan sepengatahuan, apalagi atas restu Pemerintah yang sah. Jika FKM memang diizinkan atau memiliki surat izin dari kedua pimpinan top tersebut, apakah SK PDSD Maluku memiliki kekuatan dan legalitas hukum untuk membatalkannya?
Yang paling krusial di dalam hal ini, menurut saya, adalah bahwa karena JPU (atas restu MH) menggunakan ayat-ayat KUHAP untuk mendukung tuduhan “melawan pemerintah yang sah”, maka JPU berkewajiban mendukung tuduhannya dengan membuktikan berdasarkan sejarah dan hukum (yang kena-mengena dengan RMS, RIS, RI dan NIT) bahwa Pemerintah NKRI adalah Pemerintah yang sah.

Baca Selengkapnya ▼
http://www.michr.net/pengadilan-rekayasa.html