Continuation of
Alex Manuputty: FKM Bukan Separatis Maksudnya? Mereka tertekan, takut. Saya sering berdialog dengan warga disana. Mereka sering datang ke tempat saya dan kami memang mengkaji masalah-masalah itu secara menyeluruh. Dan mereka (warga muslim asli Maluku-red) mengeluh tertekan dengan keberadaan Laskar Jihad dan juga pihak-pihak yang tidak berkepentingan.Sebenarnya, rakyat Maluku sudah lelah dan sudah lama ingin ada pembicaraan damai. Rakyat Maluku sudah lama ingin keadaan yang damai dan tenang tanpa pertikaian. Saat ini, bagaimana cara paling efektif mencapai perdamaian di Maluku menurut anda? Hanya dengan dialog. Itu yang paling baik. Dalam hal ini, dialog itu paling baik dilakukan dengan menggunakan PBB sebagai mediator. Sebab ini sudah harus dilihat sebagai permasalahan internasional. Anda pasti tahu bahwa pemerintah di negara-negara yang anti kekerasan seperti Uni Eropa juga menempuh upaya dialog dan tentu mereka mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah disini. Tapi seperti yang kita lihat, pemerintah hanya sekedar memberikan lips service. Anda dipindah ke sini dengan alasan keamanan. Katanya, kalau anda disidangkan di Maluku, kondisi disana bisa bergolak lagi. Betulkah? Kata siapa itu? Itu kan hal yang tidak masuk akal. Tidak akan ada pergolakan hanya karena saya disidangkan disana. Itu bohong. Tapi, terserah saja saya mau disidangkan di mana, buat saya sama saja. Anda kelihatan tenang-tenang saja. Apa sudah pasrah? Bukan pasrah, tapi seharusnya pemerintah mau berdialog dan melihat segala sesuatu secara terbuka dan proporsional. Berapa sebenarnya massa riil FKM? Yang jelas, kami punya banyak perwakilan di luar negeri. Di Maluku sendiri, ada 1800 bendera kami yang sudah berkibar di sepanjang Maluku sampai Maluku Tenggara. Oleh Mabes Polri sendiri anda diperlakukan seperti apa?Cukup baik. Sejauh ini tidak masalah. (prim) Wawancara FKM-USA: Jakarta Harus Keluar dari Maluku
Sinar Harapan, Jumat 31 Mei 2002 FKM di USA dan Eropa Helmi: Kami Sudah Bicara ke Kongres Los Angeles, Sinar Harapan, Jumat 31 Mei 2002. Eksistensi Front Kedaulatan Maluku (FKM) ternyata tidak berhenti, meskipun ketuanya, Dr Alexander Manuputty sudah ditangkap. Saat ini, basis kekuatan FKM berada di luar negeri, seperti di USA dan Eropa. Sejauh mana sepak terjang organisasi ini, wartawan SH, Michael Umbas mewawancarai ketua Front Kedaulatan Maluku (Maluku Sovereignty Front) USA, Helmi Watimena. Wawancara dilakukan di sebuah restoran di Beach Boulevard di kota Los Angeles, California, Selasa (29/05) waktu setempat. Petikannya : FKM kini ditetapkan sebagai gerakan separatis, apa reaksi Anda? Dari awalnya TNI sudah memprakondisikan dengan rekaman tape Theo Syafei yang sengaja dimasyarakatkan sebelum operasi intelijen dengan kode sandi “Operasi Cipta Kondisi”di Maluku dan pembenaran isu RMS sebagai bungkusnya. Rangkaian ini harus dilihat sebagai satu paket TNI mulai dari rekayasa Ketapang dengan korban Jimmy Siahaya serta pembakaran gereja-gereja di Jakarta akhir November 1998 dan pengiriman preman-preman Kristen dan Muslim Maluku ke Ambon untuk operasi lapangannya dalam desain koflik horizontal, tetapi sekarang menjadi bumerang dengan munculnya FKM sebagai reaksi untuk menghancurkan citra TNI yang semakin terpuruk. Dengan ditangkapnya ketua FKM Alex Manuputty, dan kini menunggu proses peradilan, berarti pemerintah akan melakukan upaya hukum. Sikap Anda? Dari mulanya FKM tantang RI untuk menyelesaikannya secara hukum, tetapi kan selalu Jakarta menghindar dengan berbagai dalih, karena RI sudah tahu hasilnya serta konsekuensi logis dari proses hukum yang akan merugikan posisi Jakarta yang harus keluar dari Maluku sesuai perjanjian Linggarjati, Roem-Royen, Meja Bundar dan Renville serta semua konstitusi internasional yang berlaku waktu itu, maupun hingga saat ini. Oleh karena itu yang sedang dilakukan Jakarta itu-kan hanya berjudi dengan waktu, sembari melihat perkembangan dan mengharapkan nasib yang tidak akan pernah berpihak kepadanya. Sekarang, pola organisasi FKM sendiri bagaimana setelah gerakan ini ditetapkan illegal oleh pemerintah Indonesia? Basis FKM di luar negeri sangat solid dan kuat. Hasil kesepakatan baru-baru ini, FKM sekarang berbasis di USA dan Eropa. Saya di USA dan saudara Umar Santi di Belanda dan Eropa. Perwakilan FKM di Jakarta sudah tidak bisa leluasa karena terus diburu, demikian pula yang di Maluku. Oleh karena itu, gerakan FKM diperkuat di luar negeri.Dalam waktu dekat kami akan membuat sejumlah pernyataan sikap ke media massa di Jakarta selain media internaional. Perjuangan FKM AS sudah sejauh mana? Sejak pecahnya Maluku Berdarah 19 Januari 1999, bukan hanya US Congress, tetapi sekarang masyarakat Amerika juga sudah menuntut melalui gereja-gereja serta Parlemen Eropa dengan sikap kemarin dan juga Amnesty Internasional hari Rabu tanggal 22 Mei 2002, terhadap pelanggaran TNI dan Polri bukan hanya di Maluku, tetapi juga di Papua dan Aceh. Di House melalui Joseph Pitts sedangkan di Senat melalui Senator Leahy yang melakukan embargo senjata terhadap TNI serta program IMET. Saya baru saja ikut hearing yang terkait dengan Indonesia, UF Foreign Military, Trade dan Aid Programs di Washington 20 Mei, dari jam 9.30 pm, di situ Major General William L Nash mewakili US National Interest dan US Army di Indonesia. Hadir staf ahli dari US Congress. Mereka yang akan mengusulkan untuk vote apakah embargo akan dicairkan atau tidak. Saya jelaskan soal kasus Maluku kepada mereka dan disiarkan secara live TV Congress. Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > |
Oleh Joshua Latupatti 2002-05-06
|
- THESE ARE THE MOLUCCAN ISLANDS: FACTS & OPINIONS
- MELANESIA VERSUS INDONESIA
- ABOUT MOLUCCAS INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS
- REPRESSION OF A BASIC HUMAN RIGHT IN MALUKU: FREEDOM OF POLITICAL EXPRESSION
- TOP STORIES
- SOUTH MOLUCCAS ISLANDS’ ILLEGAL OCCUPATION BY JAKARTA
- MOLUCCAS SOVEREIGNTY FRONT - FRONT KEDAULATAN MALUKU (FKM)
- LETTERS DR. ALEXANDER H. MANUPUTTY TO THE UN & HEADS OF STATE AND GOVERNMENT AND AMNESTY INTERNATIONAL
- PESTA DEMOKRASI: FRONT KEDAULATAN MALUKU MENUNTUT PENGEMBALIAN KEDAULATAN RMS 25 APRIL 1950 – 25 APRIL 2014
- PHOTOS FKM-RMS DEMONSTRATION IN FRONT OF PARLIAMENT HOUSE OF ADELAIDE, AUSTRALIA ON OCTOBER 26, 2010 & SEPTEMBER 7, 2010
- PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS)
- MAFIA HUKUM INDONESIA - JUDICIAL MAFIA
- INDONESIAN PRESIDENT JOKO “JOKOWI” WIDODO SURROUNDED BY KILLERS & RENT-SEEKERS
- GOLPUT & KORUPSI POLITIK di INDONESIA dan PEMILIHAN 2014 - NON VOTERS / THE WHITE GROUP & POLITICAL CORRUPTION in INDONESIA and the 2014 ELECTIONS
- INDONESIA = REPUBLIK MALING & KEBOHONGAN REZIM SBY
- KORUPSI - KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN DI MALUKU - CORRUPTION - POVERTY AND UNDERDEVELOPMENT IN THE MOLUCCAS
- PALM OIL PLANTATION CRIME IN INDONESIA AND ITS CORRUPT POLITICAL MACHINE
- MASELA - OIL AND GAS BLOCKS CAN LIBERATE MALUKU FROM POVERTY
- ILLEGAL GOLD RUSH ON BURU ISLAND IN THE MOLUCCAS
- SAVE ARU ISLANDS
- SAVE ROMANG
- SUSILO BAMBANG YUDHOYONO AND HIS GENERALS
- INDONESIAN MILITARY INVOLVEMENT WITH AGGRESSIVE MINING, ILLEGAL LOGGING AND ILLEGAL FISHING IN THE MOLUCCAS
- LASKAR JIHAD - SUHARTO COMPANIONS AND THE MOLUCCAN CIVIL WAR - JUSTICE DEMAND
- MOLUCCAS: GENOCIDE ON THE SLY - INDONESIA’S TRANSMIGRATION PROGRAM
- OUR CAMPAIGN & CONTACT MICHR
- ECOLOGY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE MOLUCCAS
- DISPLACED PEOPLE IN THE MOLUCCAS - PENGUNGSI DI MALUKU
- INSIDE INDONESIA’S WAR ON TERROR
- TNI, BRIMOB AND STATE TERROR IN THE MOLUCCAS
- IMPUNITY AND THE INDONESIAN MASTERS OF TERROR
- STOP KILLING - ASSAULTING and KIDNAPPING JOURNALISTS IN INDONESIA
- 8 MARCH INTERNATIONAL WOMEN'S DAY
- 26 JUNE UN INTERNATIONAL DAY IN SUPPORT OF VICTIMS OF TORTURE
- 9 AUGUST - UN INTERNATIONAL DAY OF THE WORLD’S INDIGENOUS PEOPLES
- RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES - HAK ASASI MASYARAKAT ADAT
- THE DUTCH - INDONESIA CORPORATE CONNECTION
- LIBERATING OUR COLONIAL MINDSET
- UNPO: IN PURSUIT OF THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION
- NKRI DIDIRIKAN DI ATAS KONSEP YANG SALAH
- GAJAH DENGAN GAJAH BERLAGA, ORANG MALUKU MATI DI TENGAH - TENGAH
- THE PLAYERS BEHIND THE MALUKU MADNESS
- INDONESIAN STATE SPONSORED UNBRIDLED NICKEL EXPLOITATION IN NORTH MOLUCCAS: SERVING THE ECONOMIC INTEREST OF INDONESIAN OLIGARCHS AND CHINA