FRONT KEDAULATAN MALUKU (FKM)
Front for the Sovereignty of the Moluccas
Perwakilan untuk Belanda

PEMBERITAHUAN RESMI
1 Pebruari 2003

"Titik terang untuk bangsa Maluku"
FKM mewakili Maluku di Konferensi NFIP di TONGA

Kurang lebih 150 delegasi dari 34 negara mengikuti
Konferensi `NUCLEAR FREE AND INDEPENDENT PACIFIC' (NFIP) ke-9, yang diselenggarakan di Nuku'alofa, Kerajaan Tonga (Samudra Pasifik) pada tanggal 18 – 24 januari 2003.

Acara konferensi itu memuat pokok2 seperti antara lain dekolonisasi, demilitarisasi,konflik2 bersenjata dan lingkungan, tetapi di samping itu koferensi ini memberi perhatian kepada bangsa2 di dan disekitar Samudra Pasifik yang memperjuangkan kemerdekaannya (Papua dan
Maluku).

Atas undangan dari NFIP, Dewan Pimpinan PUSAT FKM di Ambon-Maluku mengirim dua orang (satu atas nama FKM Pusat dan satu mewakili Perwakilan2 FKM di seluruh dunia) untuk mewakili FKM di Konferensi NFIP di Tonga.

Pada hari terakhir Konferensi NFIP mengambil keputusan tentang sejumlah resolusi, 3 buah resolusi diantaranya berkaitan dengan Maluku, resolusi2 itu adalah:

Resolusi 14
Konferensi memutuskan:
1.mengadakan lobi di Perserikatan Bangsa2 (PBB) untuk menekan Indonesia mengakhiri aneksasi Maluku;
2.menghimbau kepada Komisi Hak2 Asasi Manusi mengirim sebuah misi penyelidikan untuk mengumpul bahan2 fakta tentang perbuatan kejahatan terhadap peri kemanusiaan (fact finding mission) di Papua Barat dan Maluku dan mengamati supaya pelaku2 kejahatan ditangkap dan diadili;
3.mengakui FKM sebagai sebuah organisasi yang legitim dan bukansebuah organisasi teroris atau penghasut, tetapi adalah suara resmi dari bangsa Maluku untuk mengembalikan kemerdekaan negaranya Republik Maluku Selatan;
4.mengadakan lobi di PBB untuk memeriksa kembali kasus2 tentang Republik Maluku Selatan yang pernah dicatat di PBB (S/1844 dan S/1873, oktober 1950).
Resolusi 15
Konferensi memutuskan:
1.menekan Indonesia untuk menghentikan program transmigrasi dan cara memukimkan para transmigran dengan jalan ilegal di Maluku dan Papua.
Resolusi 16
Konferensi memutuskan:
Bersama-sama dengan partner2 mencari dukungan finansil demi perbaikan, pembangunan kembali, keamanan warga dan pembangunan masyarakat di Pulau2 Salomon, Bouganville, Timor Timur, Maluku dan Papua Barat.
Pada akhirnya, kami mengutip sebagian dari Berita Pers resmi yang dikelaurkan NFIP:
-Konferensi NFIP mengakui kemerdekaan Maluku, seperti yang diproklamasikan pada tahun 1950.
-Konferensi NFIP menghimbau PBB untuk menekan Indonesia untuk mengakhiri aneksasi Maluku oleh Indonesia.

Mena Moeria,
Perwakilan FKM untuk Belanda
INFO: e-mail: ehe_e_haheri@...
TONGA COMMUNIQUE 
The 9th Nuclear Free and Independent Pacific Conference
Nuku'alofa January 18 - 24, 2003  
The 9th NFIP Conference 
Press Release FKM Cyber War

FKM as the only legitimate representative of Mollucan People, had been invited to attend The 9th Nuclear Free and Independent Pacific Conference held in Nuku'alofa, Tonga.

The Conference had produced 4 Communique for Maluku
1. NFIP Conference recognize Maluku Independence as declared in April 25, 1950.
2. Calls on the United Nations to pressurize Indonesia to de-annexation Maluku from Indonesia.
3. Calls on the Geneva based Human Rights Commission to send a mission to Maluku and West Papua to investigate crimes against humanity and to ensure that perpetrators are brought to justice.
4. NFIP continues to condemn Indonesia's transmigration and illegal settlements in Maluku and West Papua.
The Conference also make 6 resolutions that are unanimously supported by all members and their delegations.

These are the 6 resolutions:
1. Lobby United Nations to pressure Indonesia for the de-annexation of Maluku.
2. Call on the Human Rights Commission to send a Fact Finding Mission to West Papua and Maluku to investigate Crimes against Humanity and make sure the perpetrators are brought to justice.
3. Recognize that Front Kedaulatan Maluku (Moluccas Sovereignty Front) is the legitimate organization. Not terrorist or seditionist, but the legitimate voice of the Maluku people to regain their rightful independence of RMS (Republic of South Moluccas).
4. Resolves to lobby the UN to review the registered cases of the Republic of South Moluccas: S/1842&S/1873 October 1950.
5. On Indonesia to stop the transmigration program and illegal settlements in Maluku and West Papua.
6. Seek financial assistance with partners for rehabilitation and reconstruction in human security and community development in the Solomon Island, Bougainville, East Timor, Maluku and West Papua.
Applauds the Government of Vanuatu for their important diplomatic support for the people of West Papua, including permission to open West Papua peoples' information office in Port Vila.
This statement had been published to the public so they will know, "The Time has come for Mollucan People to take a stand against the Tyranny of Republic Indonesia, Once Onward Never Retreat"

Mena Muria

   1  2  3  4   5   6   7   8   9   10   11  12  Next ►
December 02, 2013 NeoWorx Ends it services
 Picture

MICHR installed NeoWorx vistor counter on August 9, 2008: Total number of Visitors: 89.429  from 177 Countries