Moluccas International Campaign for Human Rights
  • THESE ARE THE MOLUCCAN ISLANDS: FACTS & OPINIONS
  • MELANESIA VERSUS INDONESIA
  • ABOUT MOLUCCAS INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS
  • REPRESSION OF A BASIC HUMAN RIGHT IN MALUKU: FREEDOM OF POLITICAL EXPRESSION
  • TOP STORIES
  • SOUTH MOLUCCAS ISLANDS’ ILLEGAL OCCUPATION BY JAKARTA
  • MOLUCCAS SOVEREIGNTY FRONT - FRONT KEDAULATAN MALUKU (FKM)
  • PESTA DEMOKRASI: FRONT KEDAULATAN MALUKU MENUNTUT PENGEMBALIAN KEDAULATAN RMS 25 APRIL 1950 – 25 APRIL 2014
  • PHOTOS FKM-RMS DEMONSTRATION IN FRONT OF PARLIAMENT HOUSE OF ADELAIDE, AUSTRALIA ON OCTOBER 26, 2010 & SEPTEMBER 7, 2010
  • PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS)
  • MAFIA HUKUM INDONESIA - JUDICIAL MAFIA
  • INDONESIAN PRESIDENT JOKO “JOKOWI” WIDODO SURROUNDED BY KILLERS & RENT-SEEKERS
  • GOLPUT & KORUPSI POLITIK di INDONESIA dan PEMILIHAN 2014 - NON VOTERS / THE WHITE GROUP & POLITICAL CORRUPTION in INDONESIA and the 2014 ELECTIONS
  • INDONESIA = REPUBLIK MALING & KEBOHONGAN REZIM SBY
  • CORRUPTION - POVERTY & UNDERDEVELOPMENT IN THE MOLUCCAS – KORUPSI - KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN DI MALUKU
  • PALM OIL PLANTATION CRIME IN INDONESIA AND ITS CORRUPT POLITICAL MACHINE
  • MASELA - OIL AND GAS BLOCKS CAN LIBERATE MALUKU FROM POVERTY
  • ILLEGAL GOLD RUSH ON BURU ISLAND IN THE MOLUCCAS
  • SAVE ARU ISLANDS
  • SAVE ROMANG
  • SUSILO BAMBANG YUDHOYONO AND HIS GENERALS
  • INDONESIAN MILITARY INVOLVEMENT WITH AGGRESSIVE MINING, ILLEGAL LOGGING AND ILLEGAL FISHING IN THE MOLUCCAS
  • LASKAR JIHAD - SUHARTO COMPANIONS AND THE MOLUCCAN CIVIL WAR - JUSTICE DEMAND
  • MOLUCCAS: GENOCIDE ON THE SLY – INDONESIA’S TRANSMIGRATION AND ISLAMISATION PROGRAM
  • OUR CAMPAIGN & CONTACT MICHR
  • ECOLOGY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE MOLUCCAS
  • DISPLACED PEOPLE IN THE MOLUCCAS - PENGUNGSI DI MALUKU
  • INSIDE INDONESIA’S WAR ON TERROR
  • TNI, BRIMOB AND STATE TERROR IN THE MOLUCCAS
  • IMPUNITY AND THE INDONESIAN MASTERS OF TERROR
  • STOP KILLING - ASSAULTING and KIDNAPPING JOURNALISTS IN INDONESIA
  • 8 March - International Women's Day
  • 26-june---un-international-day-in-support-of-victims-of-torture
  • 9 August - UN INTERNATIONAL DAY OF THE WORLD’S INDIGENOUS PEOPLES
  • RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES - HAK ASASI MASYARAKAT ADAT
  • GUESTBOOK - FEEDBACK
  • THE DUTCH - INDONESIA CORPORATE CONNECTION
  • LIBERATING OUR COLONIAL MINDSET
  • UNPO: IN PURSUIT OF THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION
  • NKRI DIDIRIKAN DI ATAS KONSEP YANG SALAH
  • GAJAH DENGAN GAJAH BERLAGA, ORANG MALUKU MATI DI TENGAH - TENGAH
  • THE PLAYERS BEHIND THE MALUKU MADNESS
Illegal Logging Diduga Masih Berlangsung Di Kecamatan Batabual
23-Mei-2008, M. A. Natsir, Radio Baku Bae - Ambon

PEMBALAKKAN liar (illegal logging) diduga masih terus berlangsung di Kecamatan Batabual, Pulau Buru menghabiskan beribu-ribu hektar hutan di daerah penghasil minyak kayu putih itu.

Selain merusak kelestarian alam, aksi pembalakan liar tersebut turut meresahkan masyarakat sekitar, karena tanah adat yang digunakan sehari-hari untuk berkebun dan berburu ikut terancam.

"Kami hendak menindaklanjuti temuan komisi B DPRD Kabupaten Buru terhadap dugaan illegal logging yang dilakukan PT. MS. Kami kira ini cukup serius untuk segera di atasi," ujar ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Buru, Ikram Mukaddar, di Ambon, Jumat (23/5).

Menurut dia, eksploitasi PT. MS di Desa Pela, Kecamatan Batabual, cukup meresahkan, pasalnya tidak sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) pengelolaan hutan Dinas Kehutanan setempat.

Dijelaskan, sesuai peta blok yang disahkan Dinas Kehutanan setempat, eksploitasi yang dilakukan perusahaan tersebut, telah keluar dari batas-batas yang diijinkan.

Dia juga mendesak Direktur V Mabes Polri yang menangani kasus-kasus illegal logging untuk turun meninjau lokasi dimaksud.

Mukaddar menilai keterlibatan oknum Polri turut melindungi aksi pembalakan tersebut dengan alasan pihaknya tidak melihat upaya aparat kepolisian menahan kayu-kayu hasil tebangan yang ditampung di logpon yang ada di lokasi tersebut.

Selain PT. MS, salah satu unit koperasi juga diduga melakukan hal yang sama di desa Tifu kecamatan Leksula.

Terkait hal ini pimpinan Dinas Kehutanan dan Dinasi Koperasi Kabupaten Buru telah dipanggil komisi B DPRD Kabupaten Buru. Komisi B juga berencana akan membentuk pansus untuk menangani persoalan ini secara serius. (rbb)
Copyright © 2007 RadioBakuBae.com. All right reserved.
HIRA I NI ENTUB FO I NI, IT DID ENTUB FO IT DID. – A PERSON’S PROPERTY SHALL REMAIN THAT PERSON’S PROPERTY, OUR PROPERTY REMAINS OUR OWN.