Moluccas International Campaign for Human Rights
  • THESE ARE THE MOLUCCAN ISLANDS: FACTS & OPINIONS
  • MELANESIA VERSUS INDONESIA
  • ABOUT MOLUCCAS INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS
  • REPRESSION OF A BASIC HUMAN RIGHT IN MALUKU: FREEDOM OF POLITICAL EXPRESSION
  • SOUTH MOLUCCAS ISLANDS’ ILLEGAL OCCUPATION BY JAKARTA
  • MOLUCCAS SOVEREIGNTY FRONT - FRONT KEDAULATAN MALUKU (FKM)
  • LETTERS DR. ALEXANDER H. MANUPUTTY TO THE UN & HEADS OF STATE AND GOVERNMENT AND AMNESTY INTERNATIONAL
  • PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS)
  • INDONESIA: A SYSTEM BUILT ON CORRUPTION
  • INDONESIA GELAP‼️DARK INDONESIA
  • PRABOWO SUBIANTO: INDONESIA’S MASSACRE GENERAL
  • PRABOWO’S INDONESIA: ​A RETURN TO MILITARY SUPREMACY ‼️
  • KORUPSI - KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN DI MALUKU - CORRUPTION - POVERTY AND UNDERDEVELOPMENT IN THE MOLUCCAS
  • PALM OIL PLANTATION CRIME IN INDONESIA AND ITS CORRUPT POLITICAL MACHINE
  • INDONESIAN STATE SPONSORED UNBRIDLED NICKEL EXPLOITATION IN NORTH MOLUCCAS: SERVING THE ECONOMIC INTEREST OF INDONESIAN OLIGARCHS AND CHINA
  • MOTHER ISLAND SERAM UNDER SIEGE ‼️
  • MASELA - OIL AND GAS BLOCKS CAN LIBERATE MALUKU FROM POVERTY
  • ILLEGAL GOLD RUSH ON BURU ISLAND IN THE MOLUCCAS
  • LAND GRABBING, MINING, FOOD ESTATE, PALM OIL & ENVIRONMENTAL CRIME IN MALUKU
  • SAVE ARU ISLANDS
  • SAVE MASYARAKAT ADAT DALAM MENJAGA HUTAN KEPULAUAN ARU
  • SAVE KEI BESAR DARI EXPLOITASI PENAMBANGAN ‼️
  • MALUKU BARAT DAYA - ‼️SUMBER DAYA ALAM YANG DIEKSPLOITASI DAN DISAMARKAN
  • SAVE ROMANG
  • INDONESIAN MILITARY INVOLVEMENT WITH AGGRESSIVE MINING, ILLEGAL LOGGING AND ILLEGAL FISHING IN THE MOLUCCAS
  • LASKAR JIHAD - SUHARTO COMPANIONS AND THE MOLUCCAN CIVIL WAR - JUSTICE DEMAND
  • MOLUCCAS: GENOCIDE ON THE SLY - INDONESIA’S TRANSMIGRATION PROGRAM
  • TRANSMIGRASI ADALAH ANCAMAN LATEN TERHADAP EKSISTENSI GEOGRAFI, EKONOMI DAN SOSIAL POLITIK RAKYAT MALUKU DALAM JANGKA PANJANG
  • ECOLOGY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE MOLUCCAS
  • DISPLACED PEOPLE IN THE MOLUCCAS - PENGUNGSI DI MALUKU
  • INSIDE INDONESIA’S WAR ON TERROR
  • TNI, BRIMOB AND STATE TERROR IN THE MOLUCCAS
  • IMPUNITY AND THE INDONESIAN MASTERS OF TERROR
  • STOP KILLING - ASSAULTING AND KIDNAPPING JOURNALISTS IN INDONESIA ‼️
  • 8 MARCH INTERNATIONAL WOMEN'S DAY
  • 26 JUNE UN INTERNATIONAL DAY IN SUPPORT OF VICTIMS OF TORTURE
  • 9 AUGUST - UN INTERNATIONAL DAY OF THE WORLD’S INDIGENOUS PEOPLES
  • RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES - HAK ASASI MASYARAKAT ADAT
  • THE DUTCH - INDONESIA CORPORATE CONNECTION
  • LIBERATING OUR COLONIAL MINDSET
  • UNPO: IN PURSUIT OF THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION
  • NKRI DIDIRIKAN DI ATAS KONSEP YANG SALAH
  • GAJAH DENGAN GAJAH BERLAGA, ORANG MALUKU MATI DI TENGAH - TENGAH
  • 🚩THE PLAYERS BEHIND THE MALUKU MADNESS
  • THE IMPACTS OF CLIMATE CRISIS ON SMALL ISLANDS STATES
  • 🔹♦️PACIFIC DECOLONIZATION AND SUSTAINABILITY
  • OPEN LETTER TO PRESIDENT ​JOKO WIDODO
  • OPEN BRIEF AAN PRESIDENT JOKO WIDODO
  • SURAT TERBUKA KEPADA ​PRESIDEN JOKO WIDODO
  • FILM "DIRTY VOTE"! TERBONGKAR SEMUA SKENARIO CURANG!
  • MALUKU FOR KANAKY
  • STEUN FKM-RMS MET EEN DONATIE
  • PILKADA 2024 BONEKA PARPOL & OLIGARKI
  • KUTUKAN NIKEL | BLOODY NICKEL
  • “BLOODY NICKEL THE SERIES: REPUBLIK RENTE”
  • PESTA OLIGARKI
  • SURAT TERBUKA KEPADA SELURUH RAKYAT BANGSA MALUKU
  • PESAN NATAL DAN TAHUN BARU BAGI SELURUH ​ANAK BANGSA MALUKU
  • CONGRATULATIONS TO PRESIDENT TRUMP AFTER HIS INAUGURATION
  • THE NUTMEG’S CURSE: ​PARABLES FOR A PLANET IN CRISIS
  • 🚩🚩🚩 THE AUCTION OF 100 ​MOLUCCAN ISLANDS
Sudah 55 Terdakwa RMS Dijatuhi Hukuman Penjara
Radio Baku Bae - Ambon 02 Juni 2008

Oleh Sri Kartini Makatita

SEJAK Oktober 2007 hingga Juni 2008, Pengadilan Negeri (PN) Ambon telah menyidangkan sedikitnya 60 kasus tindak pidana makar Republik Maluku Selatan (RMS). Dari jumlah tersebut, 55 diantaranya telah dijatuhi hukuman penjara. Sementara lima terdakwa yang tersisa, saat ini masih menungu proses persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kepada situs ini, salah satu kuasa hukum para terdakwa, Thomas Wattimury, ketika ditemui di PN Ambon, Senin (2/6) mengatakan, para terdakwa yang masih menungu tuntutan JPU, salah satu diantaranya adalah pimpinan upacara perayaan HUT RMS, Ongen Salamena. Ketika itu, upacara berlangsung pada tanggal 25 April 2006, di Dusun Masiwang Gunung Nona Ambon.

"Lima orang itu yakni, Yohanes Sipolo, Adolof, Deny de Fretes, Ongen Salamena, dan Simon Saiya. Mereka yang lain tinggal menunggu agenda tuntutan. Sedangkan Yohanes Sipolo menunggu agenda putusan pada hari Kamis ini," ungkap Wattimury.

Para terdakwa itu, terbagi menjadi tiga kelompok besar. Kelompok pertama yaitu para terdakwayang terlibat dalam tarian cakalele, saat puncak perayan Hari Gerakan Keluarga Nasional (Harganas). Kelompok kedua yaitu mereka yang ikut upacara perayaan HUT RMS, serta kelompok yang mengetahui rencana membawakan tarian cakalele, ketika berlangsungnyaperayan Harganas, tapi tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Sementara beberapa terdakwa lainnya, turut ditangkap karena memiliki dan menyimpan bendera RMS. (rbb)

Mainase: PNS Punya Hak Politik
09-Jun-2008, Harian Mimbar Maluku - AmbonMenyikapi desas-desus mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilarang terlibat dalam pentas politik teristimewa menjelang Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) Maluku beberapa waktu mendatang, kepada MM, sabtu (7/6), Alfred Mainase, SH, Alumnus Fakultas Hukum Unpatti menyebutkan kalau PNS juga mempunyai hak politik sebagai seorang warga Negara.

"Saya kira PNS merupakan bagian dari masyarakat Maluku yang memiliki hak politik sebagai warga Negara untuk menentukan pemimpin Maluku kedepan karena bagaimanapun juga,hal ini diatur dalam Konstitusi kita", ungkapnya.

Lebih lanjut Mainase menyampaikan bahwa, hak politik yang dimaksudkan ialah menyalurkan pendapat bagi masyarakat dalam rangka melakukan suatu proses pendidikan politik guna terjadinya pencerahan politik bagi masyarakat,dalam artian selaku PNS ketika telah menyelesaikan pekerjaan mereka di kantor, dan kemudian berkumpul bersama keluarga atau anggota masyarakat lainnya, maka mereka bisa mengekspresikan hak politik mereka sebagai anggota masyarakat.

Selain itu ia mencontohkan bila ada PNS yang sudah di luar jam kantor dan kebetulan sedang bercengkrama dengan keluarganya atau dengan masyarakat di sekitarnya sambil mempromosikan salah satu kanidat gubernur Maluku, maka menurut Mainase hal tersebut sah-sah saja.

Tambahnya juga walaupun tindakan anggota PNS tersebut secara tidak langsung merupakan bagian dari tindakan mensosialisasikan seorang calon gubernur dan wakil gubernur yang dikenalnya, namun PNS tersebut bukan merupakan anggota tim sukses dari salah satu kanidat.

Terkait dengan polemik yang terjadi, Mainase miminta kiranya Pemerintah Daerah atau Kabupaten/Kota mesti dapat menetapkan aturan yang jelas sejauh mana seorang PNS dapat mengekspresikan hak politik mereka, namun yang mesti diperhatikan adalah aturan tersebut diharapkan tidak mengebiri hak-hak politik mereka sebagai warga Negara.
(Anes)
HIRA I NI ENTUB FO I NI, IT DID ENTUB FO IT DID. – A PERSON’S PROPERTY SHALL REMAIN THAT PERSON’S PROPERTY, OUR PROPERTY REMAINS OUR OWN.