Selebaran: AWAS BAHAYA MILITERISME
GAYA OLIGARKI ‼️
Arah Juang | April 4, 2025
Dengan sembunyi-sembunyi dan melanggar prosedur, DPR mengesahkan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Revisi UU TNI ini akan memberikan kekuasan yang lebih bagi militer. Militer akan dapat menempati posisi di 15 kementerian/ lembaga negara; operasi militer non-perang yang diperbanyak serta usia pensiun yang diperpanjang. Selain itu UU Polri dan UU Kejaksaan juga akan direvis serta KUHP yang baru akan memperkuat dan memperluas wewenang represif dari mereka semua. Penyempitan ruang demokrasi seperti itu tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan kebijakan Rezim Prabowo-Gibran. Kebijakan-kebijakan Rezim Prabowo-Gibran sejatinya menguntungkan para elit dan menindas kita, pertama dengan merampas kesejahteraan kita, buruh dan rakyat dan itu akan diikuti oleh penyempitan ruang demokrasi serta meningkatnya represi. Senjatanya adalah militerisme. Agar kita tidak dapat merebut kembali kesejahteraan kita.
Prabowo berhasil mengulangi keberhasilan Jokowi untuk mengkonsolidasikan mayoritas faksi elit politik yang ada. Konsolidasi tersebut dilakukan dengan membagi-bagi akses kekuasaan politik (baca: jabatan) serta ekonomi. Danantara yang akan mengumpulkan dana belasan ribu triliun rupiah akan diarahkan ke tiga sektor: pengelolaan sumber daya alam, pengembangan AI dan digital serta ketahanan pangan dan energi. Kita sudah bisa menduga bahwa para elit politik, khususnya konglomerat, yang berbisnis di sektor sumber daya alam, AI dan digital serta energi dan pangan akan segera mandi uang Danantara. Tentunya juga akan ada berbagai macam fee yang bernilai miliar bahkan triliuan dari mengurusi aset belasan ribu triliun.
Termasuk semakin menguatkan militer sebagai faksi elit politik terkuat di Indonesia sejak Malapetaka 1965. Tidak heran, di tengah efisiensi anggaran dua kementerian dengan anggaran terbesar adalah kementerian yang berfungsi untuk melakukan represi terhadap buruh dan rakyat. Itu adalah Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI sebesar Rp139,2 triliun serta Polri dengan besar anggaran Rp106 triliun. Berikutnya adalah kementerian sosial sebesar Rp 78,6 triliun yang sekitar 90 persennya akan digunakan untuk sogokan untuk meredam rakyat berupa bansos. Serta lembaga baru yang dikontrol oleh militer yaitu Badan Gizi Nasional sebesar Rp71 triliun.
Militer sekarang mengontrol Makan Bergizi Gratis (MBG). TNI Angkatan Darat tengah menyusun rencana pembentukan 100 batalion baru untuk mendukung MBG dan program Pembangunan lainnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara baru saja mengangkat tentara aktif Mayor Jenderal Novi Helmy sebagai Direktur Utama BULOG. Posisi BULOG strategis dalam pengadaan barang untuk program MBG ke depan. Sementara itu di bulan Januari, Prabowo melakukan pertemuan tertutup dengan dua ratusan perwira militer berpangkat Kolonel terpilih. Mereka diberikan kursus singkat mengenai manajemen, bisnis, keuangan dan investasi. Ada pembahasan yang fokus pada sektor pangan dan energi. Mereka ditargetkan akan mendapatkan jabatan di perusahaan binaan Kementerian Pertahanan, BUMN hingga BUMD. Belum lagi jumlah Struktur Komando Teritorial yang akan digandakan.
Rezim Prabowo-Gibran melanjutkan percepatan remiliterisasi dari Jokowi. Secara umum para elit politik Indonesia yang iman demokrasinya lemah serta pengecut dalam menghadapi militer. Reformasi 1998 atau transformasi demokratis anti-militerisme tidak tuntas. Para elit politik baik itu PAN, PDI Perjuangan, PKB, PKS, dsb mengkhianati Reformasi 1998. Sehingga Fraksi ABRI memang dihapuskan tapi banyak elemen lainnya masih bersisa dari komando-komando ektra teritorial sampai berbagai bisnis dan perusahaan militer. Para elit politik Indonesia, pejabat pemerintah negara kapitalis Indonesia, dan atau para politisi borjuis di Indonesia, terkenal buruk/payah tata kelola/governancenya, lambat dan tidak efisien, korup, bejat moralnya, gila hormat, dan sebagainya. Militeris (sama dengan di tahun 1950an) menuding itu sebagai kegagalan supremasi sipil atau pemerintahan sipil, sembari menebar mitos bahwa militer itu disiplin, gerak cepat, rapi, dan berbagai mitos lainnya, namun semua ini lebih dikarenakan militeris menghendaki kekuasaan lebih banyak untuk pihaknya sendiri.
Militer Indonesia juga terbiasa melakukan pemberontakan serta kudeta, seperti upaya Kudeta 17 Oktober 1952 ataupun PRRI/ Permesta. Selain itu merancang kerusuhan menggunakan rasisme ataupun sentimen sauvinis seperti yang kita lihat di Pogrom Mei 1998. Termasuk yang sudah menjadi ciri khas dari militer Indonesia adalah membangun dan menggunakan kelompok-kelompok sipil reaksioner untuk kepentingan politik mereka. Militer Indonesia menggunakan kelompok-kelompok tersebut untuk membumihanguskan Timor Leste dan sekarang kita lihat mereka juga menggunakannya untuk menghadapi aksi-aksi penolakan Revisi UU TNI.
Para politisi borjuis sipil dari waktu ke waktu dengan senang hati membagi kekuasaan ke militer karena mereka sadar bahwa buruknya, bejatnya, dan korupnya pemerintahan mereka yang semakin terang benderang itu pada akhirnya hanya bisa dipertahankan (dari kemarahan dan perlawanan rakyat) dengan kekuatan militer. Ini termasuk upaya melibatkan militer ke pemerintahan karena selama ini kelompok-kelompok anti-rasuah atau anti-korupsi tidak bisa menyentuh militer.
Sejarah militer Indonesia tidak terlepas dari kolonialisme-imperialisme, yaitu lewat rezim kolonial fasis Jepang serta kolonialisme Belanda. Tentara eks-KNIL dalam masa-masa melawan Agresi Militer Belanda hanyut dilibas banjir perasaan unggul perjuangan bersenjata daripada diplomatik (pejuang sipil). Di saat bersamaan, mereka juga tidak berdaya di hadapan para tentara PETA (didikan fasis Jepang) yang mereka anggap sebagai barisan tak terdidik sebagai prajurit. Dimanapun rezim Jepang menginvasi dan menjajah, mereka mendirikan pemerintahan militer, memberangus demokasi, dan mengorganisir semua organisasi sosial ke dalam kepentingannya. Fasisme Jepang sebagai salah satu akar militerisme Indonesia. RT/RW diadopsi dari Tonarigumi, PKK dan Darma Wanita dari Fujinkai, Hansip dari Keibodan, kolusi pejabat konglomerat militer dan teknorat diadopsi dari Zaibatsu, dan sebagainya. Sebagai didikan atau cangkokan fasis, maka alamiah kalau watak dasarnya bukan hanya anti-rakyat tapi juga anti-komunis. Kedua komponen tersebut kemudian menyingkirkan laskar-laskar rakyat lewat penculikan serta pembantaian sehingga dapat mendominasi militer Indonesia.
Termasuk semakin menguatkan militer sebagai faksi elit politik terkuat di Indonesia sejak Malapetaka 1965. Tidak heran, di tengah efisiensi anggaran dua kementerian dengan anggaran terbesar adalah kementerian yang berfungsi untuk melakukan represi terhadap buruh dan rakyat. Itu adalah Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI sebesar Rp139,2 triliun serta Polri dengan besar anggaran Rp106 triliun. Berikutnya adalah kementerian sosial sebesar Rp 78,6 triliun yang sekitar 90 persennya akan digunakan untuk sogokan untuk meredam rakyat berupa bansos. Serta lembaga baru yang dikontrol oleh militer yaitu Badan Gizi Nasional sebesar Rp71 triliun.
Militer sekarang mengontrol Makan Bergizi Gratis (MBG). TNI Angkatan Darat tengah menyusun rencana pembentukan 100 batalion baru untuk mendukung MBG dan program Pembangunan lainnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara baru saja mengangkat tentara aktif Mayor Jenderal Novi Helmy sebagai Direktur Utama BULOG. Posisi BULOG strategis dalam pengadaan barang untuk program MBG ke depan. Sementara itu di bulan Januari, Prabowo melakukan pertemuan tertutup dengan dua ratusan perwira militer berpangkat Kolonel terpilih. Mereka diberikan kursus singkat mengenai manajemen, bisnis, keuangan dan investasi. Ada pembahasan yang fokus pada sektor pangan dan energi. Mereka ditargetkan akan mendapatkan jabatan di perusahaan binaan Kementerian Pertahanan, BUMN hingga BUMD. Belum lagi jumlah Struktur Komando Teritorial yang akan digandakan.
Rezim Prabowo-Gibran melanjutkan percepatan remiliterisasi dari Jokowi. Secara umum para elit politik Indonesia yang iman demokrasinya lemah serta pengecut dalam menghadapi militer. Reformasi 1998 atau transformasi demokratis anti-militerisme tidak tuntas. Para elit politik baik itu PAN, PDI Perjuangan, PKB, PKS, dsb mengkhianati Reformasi 1998. Sehingga Fraksi ABRI memang dihapuskan tapi banyak elemen lainnya masih bersisa dari komando-komando ektra teritorial sampai berbagai bisnis dan perusahaan militer. Para elit politik Indonesia, pejabat pemerintah negara kapitalis Indonesia, dan atau para politisi borjuis di Indonesia, terkenal buruk/payah tata kelola/governancenya, lambat dan tidak efisien, korup, bejat moralnya, gila hormat, dan sebagainya. Militeris (sama dengan di tahun 1950an) menuding itu sebagai kegagalan supremasi sipil atau pemerintahan sipil, sembari menebar mitos bahwa militer itu disiplin, gerak cepat, rapi, dan berbagai mitos lainnya, namun semua ini lebih dikarenakan militeris menghendaki kekuasaan lebih banyak untuk pihaknya sendiri.
Militer Indonesia juga terbiasa melakukan pemberontakan serta kudeta, seperti upaya Kudeta 17 Oktober 1952 ataupun PRRI/ Permesta. Selain itu merancang kerusuhan menggunakan rasisme ataupun sentimen sauvinis seperti yang kita lihat di Pogrom Mei 1998. Termasuk yang sudah menjadi ciri khas dari militer Indonesia adalah membangun dan menggunakan kelompok-kelompok sipil reaksioner untuk kepentingan politik mereka. Militer Indonesia menggunakan kelompok-kelompok tersebut untuk membumihanguskan Timor Leste dan sekarang kita lihat mereka juga menggunakannya untuk menghadapi aksi-aksi penolakan Revisi UU TNI.
Para politisi borjuis sipil dari waktu ke waktu dengan senang hati membagi kekuasaan ke militer karena mereka sadar bahwa buruknya, bejatnya, dan korupnya pemerintahan mereka yang semakin terang benderang itu pada akhirnya hanya bisa dipertahankan (dari kemarahan dan perlawanan rakyat) dengan kekuatan militer. Ini termasuk upaya melibatkan militer ke pemerintahan karena selama ini kelompok-kelompok anti-rasuah atau anti-korupsi tidak bisa menyentuh militer.
Sejarah militer Indonesia tidak terlepas dari kolonialisme-imperialisme, yaitu lewat rezim kolonial fasis Jepang serta kolonialisme Belanda. Tentara eks-KNIL dalam masa-masa melawan Agresi Militer Belanda hanyut dilibas banjir perasaan unggul perjuangan bersenjata daripada diplomatik (pejuang sipil). Di saat bersamaan, mereka juga tidak berdaya di hadapan para tentara PETA (didikan fasis Jepang) yang mereka anggap sebagai barisan tak terdidik sebagai prajurit. Dimanapun rezim Jepang menginvasi dan menjajah, mereka mendirikan pemerintahan militer, memberangus demokasi, dan mengorganisir semua organisasi sosial ke dalam kepentingannya. Fasisme Jepang sebagai salah satu akar militerisme Indonesia. RT/RW diadopsi dari Tonarigumi, PKK dan Darma Wanita dari Fujinkai, Hansip dari Keibodan, kolusi pejabat konglomerat militer dan teknorat diadopsi dari Zaibatsu, dan sebagainya. Sebagai didikan atau cangkokan fasis, maka alamiah kalau watak dasarnya bukan hanya anti-rakyat tapi juga anti-komunis. Kedua komponen tersebut kemudian menyingkirkan laskar-laskar rakyat lewat penculikan serta pembantaian sehingga dapat mendominasi militer Indonesia.
|
Bahwasanya militer(is) tidak becus mengelola negara itu memang konsekuensi langsungnya. Bukan hanya karena militer mayoritas hanya belajar soal perang dan persenjataan namun juga karena saat militer berkuasa dan menggenjot militerisme ke tingkat tinggi, mereka menghabiskan banyak anggaran yang utamanya untuk militer, sehingga mengempeskan anggaran untuk rakyat seperti anggaran kesehatan dan pendidikan.
Militerisme Jepang mengakibatkan kelaparan besar-besaran akibat pertanian diutamakan untuk menyuplai kebutuhan perang Jepang, perusahaan minyak Belanda dan maskapai Garuda ketika dinasionalisasi tapi ditempatkan ke bawah militer justru sarat korupsi, begitu pula dengan kekuasaan rezim Orde Baru maupun buruknya pengelolaan militer. |
|
P2 ▶️
