REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

UNITED STATES OF INDONESIA

Picture
Mohammad Hatta dan Gagasan Negara Federasi: Mencegah Jawa Menjajah Indonesia
oleh Priya Husada | XY ZONE Media 02/08/2025
Mohammad Hatta, Proklamator Indonesia
Di balik narasi tunggal “Negara Kesatuan”, Bung Hatta pernah memperjuangkan bentuk federasi demi keadilan antar daerah. Gagasan itu kini kembali relevan di tengah sentralisasi kekuasaan yang kian mencolok.
“Indonesia harus dibangun dari bawah. Dari desa, dari kampung, dari masyarakat adat. Kalau tidak, maka kita hanya mengganti penjajah, bukan menghapus penjajahan.” (Mohammad Hatta)
XYZonemedia - Agustus adalah bulan proklamasi. Tapi juga bulan yang sebaiknya dipakai untuk merenung. Apakah bentuk negara kita, yang selama ini kita terima sebagai “kodrat sejarah”, benar-benar pilihan terbaik? Mohammad Hatta, sang proklamator yang kerap luput dari ingatan publik di balik bayang-bayang Soekarno, pernah mewanti-wanti soal satu hal: negara kesatuan bisa jadi bentuk baru dari penjajahan pusat terhadap daerah.

Saat Hatta Memilih Jalan yang Berbeda
​
Ketika Indonesia merdeka pada 1945, euforia menyelimuti semua pihak. Tetapi Bung Hatta tidak larut dalam romantisme “kesatuan bangsa” yang disuarakan Bung Karno. Ia memikirkan sesuatu yang lebih teknis, lebih struktural, dan lebih membumi: bentuk negara yang bisa menjamin keadilan dan keterwakilan semua wilayah.

Bagi Hatta, negara kesatuan terlalu riskan. Ia menulis dan menyampaikan berkali-kali bahwa bentuk itu membuka peluang bagi satu kelompok atau satu wilayah – terutama Pulau Jawa – untuk mendominasi yang lain.
“Negara kesatuan bisa menjadi alat hegemoni pusat atas daerah-daerah. Itu bukan cita-cita kemerdekaan,” ungkap Hatta dalam berbagai pidatonya, termasuk ketika menanggapi rancangan konstitusi pasca-KMB.
Pengaruh Eropa dan Realitas Nusantara
​
Mohammad Hatta bukan nasionalis sempit. Ia mengenyam pendidikan di Belanda dan aktif dalam Perhimpunan Indonesia, di mana ia banyak membaca filsuf-filsuf federalisme: dari gagasan federal Swiss, model otonomi di Jerman, hingga cara Belanda mengelola wilayah kekuasaannya (meski secara eksploitatif).

Namun gagasan federasi bukan hanya hasil studi Eropa. Hatta melihat langsung keragaman etnis, budaya, dan geografis Nusantara. Dalam catatan-catatannya, ia menyebut bahwa bangsa Minangkabau tidak sama dengan Bugis, bahwa Batak punya sistem adat berbeda dari Madura, dan bahwa Papua tidak bisa diperlakukan sebagai ‘daerah jauh’ yang hanya menunggu perintah pusat.
“Indonesia bukan satu bangsa, tetapi bangsa-bangsa. Kita menyatukannya bukan dengan menghapus perbedaan, tapi mengaturnya dengan adil,” tulis Hatta.
Peta Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia Serikat: Bukan Produk Belanda
​
Banyak yang salah kaprah bahwa Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah bentukan Belanda, hasil politik pecah belah dari Konferensi Meja Bundar (KMB). Tapi sesungguhnya, RIS juga merupakan kompromi yang disepakati elite Indonesia, dan di baliknya ada Hatta.

Sebagai Wakil Presiden waktu itu, Hatta bukan boneka Belanda. Ia paham betul bahwa dengan membentuk negara serikat, 
Indonesia memberi ruang pada daerah untuk tumbuh dan menyatu secara sukarela, bukan karena paksaan pusat.
RIS memang berumur pendek. Hanya bertahan dari 1949 sampai 1950. Tetapi semangatnya, yakni membagi kekuasaan politik dan anggaran secara adil antara pusat dan daerah, tetap menjadi perdebatan abadi hingga hari ini.

Ketakutan Hatta: "Jawa Menjajah Indonesia" 

​Hatta bukan anti-Jawa. Tapi ia sadar, realitas politik Indonesia sejak awal cenderung Jawa-sentris. Elite militer, birokrat, hingga pengambil keputusan ekonomi, banyak terpusat di Jakarta dan sekitarnya.
Dalam salah satu dokumen pidatonya, Hatta menyatakan:
“Kita tidak boleh membiarkan Pulau Jawa menjadi pengganti Belanda. Kalau kita bicara kemerdekaan, maka yang kita maksud adalah kemerdekaan semua wilayah, dari Sabang sampai Merauke.”

Ia bahkan sempat mengusulkan desentralisasi penuh, di mana setiap daerah memiliki hak mengelola sumber daya, pendidikan, kebudayaan, bahkan sistem perpajakannya sendiri.

Dekade Sentralisasi: Hatta Gagal?

Setelah RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Selama era Orde Lama hingga Orde Baru, kekuasaan dipegang erat oleh pusat. Hatta kecewa, tetapi tidak pernah berhenti bersuara.

“Jangan sampai Indonesia merdeka dari Belanda, tapi terjajah oleh Jakarta.”

Ia tetap menulis dan memberi masukan, termasuk dalam buku Demokrasi Kita (1957), yang menyuarakan perlunya struktur demokrasi partisipatif dari bawah ke atas—bukan sebaliknya. Hatta juga konsisten mengingatkan bahwa keadilan sosial tidak akan pernah tercapai jika kekuasaan dan anggaran hanya dikendalikan dari satu titik.

Relevansi di Era Reformasi

Baru setelah Reformasi 1998, gagasan Hatta mulai direhabilitasi. Indonesia mengadopsi desentralisasi dan otonomi daerah, yang di atas kertas memberi lebih banyak kuasa kepada provinsi dan kabupaten/kota.

Namun, seperti kata orang Minang: “ada kato, tak ado laku”. Realitasnya, banyak kebijakan strategis—dari infrastruktur, pertambangan, pendidikan, hingga anggaran dana desa—masih sangat tergantung dari Jakarta.

Kritik Hatta soal sentralisasi terbukti. Konflik di Papua, kemiskinan di NTT, eksploitasi sumber daya di Kalimantan dan Maluku, semua berakar pada ketimpangan relasi pusat-daerah.

Mengapa Kita Perlu Menggali Kembali Gagasan Hatta?

Karena di tengah seruan “merah putih harga mati”, kita sering lupa bahwa nasionalisme bukan pemaksaan seragam, melainkan pengakuan terhadap keberagaman.

Hatta mengajarkan bahwa kita bisa bersatu tanpa harus sama, dan bisa loyal kepada republik tanpa harus tunduk pada Jakarta. Ia bukan separatis. Ia justru ingin republik ini bertahan lama, dengan dasar yang kuat dan adil bagi semua.(*)