kelanjutan dari NKRI Didirikan di Atas Konsep yang Salah
|
1. Negara-negara investor asing. Mereka mudah berurusan dengan satu tangan saja untuk mengeruk keuntungan berlipat ganda dari konsessi tambang, konsesi hutan, yang mereka buat. Cukup berurusan dengan seorang Jendral atau seorang Menteri yang memegang kekuasaan untuk seluruh Indonesia.
2. Memudahkan korupsi bagi kepala-kepala jabatan. Indonesia adalah satu Negara yang cukup luas, cukup kaya dengan hasil alam dan mempunyai penduduk nomor 4 terbanyak didunia. Keperluan daripada 250 juta manusia dipegang oleh satu tangan tentu keuntungannya luar biasa. Dari segi keuntungan pribadi seseorang inilah kapitalis-kapitalis dunia tidak menginginkan NKRI ini pecah. Mereka tetap senang dan ingin agar kepulauan-kepulauan Melayu ini ada dalam satu tangan, sehingga mudah mereka melanjutkan penjajahan dalam bentuk ekonomi atas bangsa-bangsa Melayu nusantara ini. Sistem pemerintahan sentral ini dengan faham komunis, ataupun kapitalis, hasilnya ya, sama saja. Satu industri besar dalam satu tangan untuk semua bangsa-bangsa yang berada dibawah jajahan mereka. Yang menguntungkan adalah Jendral-jendral yang memegang peranan/kekuasaan atas negeri-negeri diluar Jawa dan pengusaha-pengusaha yang mempunyai kuasa untuk menentukan pembelian dan supply kebutuhan anak negeri diseluruh Wilayah NKRI. Jenderal-jenderal yang mendapat konsesi menebang hutan tropikal dan menjual balak keluar negeri. Tanpa memperdulikan kehancuran hutan tropikal dan perusakan alam dan global warming. Apakah kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dicegah? Sistem Negara Kesatuan (Unitary High Central State) ini telah dipraktekkan oleh empirium Rusia, yang dulunya disebut dengan Soviet Union atau the Union of Soviet Socialist Republic. USSR sebagai Negara Super power pada masanya, dapat bertahan sebagai Highly Centralized State hanya 69 tahun (1922-1991). Bermacam bentuk sistem pemerintahan dan persatuan bangsa-bangsa telah dicobakan kepada mereka. Pada tahun 1991 pecah menjadi 15 negara yaitu: 1. Armenia 2. Azerbaijan 3. Belarus 4. Estonia 5.Georgia 6. Kazakhstan 7. Kyrgyzstan 8. Latvia 9.Lithuania 10. Moldova 11. Russia 12. Tajikistan 13. Turkmenistan 14. Ukraine 15. Uzbekistan. Bangsa Cekoslavia pecah menjadi dua Negara, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Demikian juga dengan Socialist Federal Republic of Yugoslavia bertahan 65 tahun (1946-2011) dan kini telah menjadi 7 negara merdeka yaitu: 1. Slovenia 2. Kroasia 3. Bosnia-Herzegovina 4. Serbia, 5. Montenegro 6. Republik Macedonia 7. Republik Kosovo. Kosovo memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008 dan diakui sebagai Republik Kosovo pada 4 Februari 2011. Bermacam bentuk model pemerintahan telah dicobakan, pada akhirnya solusi terakhir mereka merdeka dan membentuk negara masing-masing seperti diatas. Pada tahun 1945 hanya ada 51 Negara yang membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat dengan PBB atau United Nation. Sekarang sudah 194 Negara yang menjadi anggota PBB. Skotlandia yang cukup makmur dan beradab kini sedang menuntut merdeka, lepas dari Inggris Raya dan berdiri sendiri sebagai Negara Merdeka. Begitu pula Quebec masih berjuang untuk merdeka dari Canada. Pada permulaan Indonesia merdeka, perasaan-perasaan kebangsaan dari bangsa-bangsa melayu itu telah muncul dengan terbentuknya Federasi Negara-negara bagian(federal) dalam bentuk Negara Pasundan di Jawa Barat, NST, NIT dan sebagianya didalam Republik Indonesia Serikat (RIS). Perjuangan Kemerdekaan bukanlah suatu perbuatan kriminal, tetapi itu adalah satu perbuatan legal dan suci yang merupakan Hak setiap bangsa. Yang penting caranya, jangan melanggar Hak-hak azasi manusia. Tuhan telah mencipta kita manusia berbangsa-bangsa didunia yang sama, hanya satu dunia. Berbaik-baiklah bergaul sesamamu, jangan satu bangsa menjajah bangsa lain. Kalau demikian maka peperangan tidak akan habis-habisnya dipermukaan bumi. Dalam dunia modern dan beradab sekarang ini hampir semua masalah dapat diselesaikan dimeja perundingan, melalui pembicaraan. | P 3 ► |
BERANI KAH KAMU BANGKIT??? Mengapa Borneo Tidak Merdeka?
Borne Young Blogspot | Selasa, 10 MEI 2016 GREAT DAYAK STATE – NEGARA DAYAK BESAR Follks of Dayak | November 4, 2014 KALIMANTAN MERDEKA??? Folks of Dayak | Maret 16, 2014
Mengapa Flores Harus Merdeka?
Sabtu, 26 November 2011
Polemik UUPA, Malik Mahmud: Jangan Sampai Aceh Minta Merdeka Lagi
Berita Kini | 17 Oktober 2017 UUPA Dicabut, Tiga Tokoh GAM ini Kecam Jakarta Modus Aceh | 17 Oktober 2017 Eks Petinggi GAM: Kita Masih Saja Ditipu oleh Jakarta Viva | Selasa, 17 Oktober 2017 Kunjungi Aceh Besok, Ini Agenda Wakil PM Turki Tribun News | Kamis, 12 Oktober 2017 1 Juta Transmigran Jawa untuk “Taklukkan” Aceh Aceh Ttrend | September 21, 2017 GAM Bisa Bangkit Kembali Jika Pusat Masih Mengotak-Katikan Aceh serta Mengkhianatinya Politik Aceh | September 3, 2016 Sepuluh tahun perdamaian Aceh: Kesaksian empat eks kombatan GAM BBC | 16 Agustus 2015
Pernyataan Sikap Jubir ULMWP, Benny Wenda Terkait Petisi Rakyat Papua
Phaul Heger Blogspot | Sunday, 1 October 2017 Menko Polhukam: Upaya untuk Memerdekakan Papua Akan Terus Berlangsung ! Okezone | Jum'at, 29 September 2017 Petisi Rahasia Tuntut Referendum Papua Barat Disampaikan Ke PBB Tribunnews | Rabu, 27 September 2017 RI Kecam 4 Negara Pendukung Agenda Separatis Papua di PBB Satu Harapan | Selasa, 26 September 2017 Sogavare: PBB Omong Kosong bila Abaikan Aspirasi Rakyat Papua Satu Harapan | Senin, 25 September 2017 Di PBB Tuvalu Samakan Papua dengan Taiwan dan Kuba Phaul Heger | Monday, 25 September 2017 50 tahun dilupakan, pemimpin Melanesia desak dunia akui hak legal rakyat West Papua Tabloid Jubi | Minggu, 24 September 2017 Delegasi RI Marah Besar Isu Dibicarakan di Pacific Islands Forum Satu Harapan | 08 September 2017 Benny Wenda Menyerahkan Petisi Rakyat West Papua Kepada Jeremy Corbyn Tabloid Wani | 7 September 2017 Victor Yeimo: Pertemuan PIF Isu Papua Tak Luput, Fokus ULMWP jelas Phaul Heger Blogspot | Monday, 4 September 2017 Dalam 2 Hari, Petisi Rakyat West Papua dan Petisi Global akan Sampai ke PBB Tabloid Wani | 29 Augustus 2017 Jurnalis ditahan terkait Referendum Minahasa, pegiat HAM anggap berlebihan BBC | 4 Juni 2017 Didukung Negara-negara Pasifik, Gerakan Papua Merdeka Kian Lantang Papua Post | October 1, 2016 | Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP): Pemerintah Indonesia itu Penjajah Bagi Orang Papua IndoPROGRESS | 8 September 2016 |
