H 2
PERMINTAAN MAAF YANG TERLAMBAT DARI PENJAJAH LAMA DAN SEORANG ‘PRESIDEN’ DI BELANDA YANG MENYIA - NYIAKAN PELUANGNYA
|
Namun, sejarah penindasan di Maluku jauh lebih tua dan luas dari sekadar VOC. Kita tidak boleh melupakan rekam jejak kelam Spanyol, Portugal dan Inggris yang memelopori kolonisasi, perang perebutan wilayah, serta pemaksaan kehendak ekonomi yang
menghancurkan kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal Maluku jauh sebelum abad ke-19. Begitu pula dengan Pemerintah Jepang yang pendudukan militer brutalnya selama Perang Dunia II tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial masyarakat kami. Oleh karena itu, Belanda, Spanyol, Portugal, Inggris, hingga Jepang semuanya memikul dosa sejarah yang sama terhadap Maluku. Kami menuntut seluruh bangsa bekas penjajah ini untuk berdiri jantan, mengakui kejahatan masa lalu mereka, dan memberikan penjaminan pemulihan hak sejarah serta kompensasi yang adil kepada bangsa Maluku di panggung internasional. Kami menuntut seluruh bangsa bekas penjajah ini untuk berdiri jantan, mengakui kejahatan masa lalu mereka, dan memberikan penjaminan pemulihan hak sejarah serta kompensasi yang adil kepada bangsa Maluku di panggung internasional. Tragedi terbesar dari sejarah Maluku adalah ketika pola-pola kolonialisme lama tersebut justru direplikasi oleh bangsa kami sendiri hari ini. Saat kami menuntut keadilan dari Eropa dan Asia Timur, di tanah air kami sendiri, di bawah pemerintahan Indonesia, kami menghadapi bentuk penindasan yang berbeda namun serupa, yakni penyerobotan lahan adat dan pelecehan terhadap hak ulayat. Hari ini, atas nama pembangunan nasional dan karpet merah investasi korporasi, hak ulayat masyarakat adat Maluku dilecehkan. Lahan-lahan adat yang menjadi ruang hidup spiritual dan ekonomi leluhur kami diserobot demi konsesi pertambangan, perkebunan skala besar, dan pembalakan hutan tanpa adanya persetujuan yang tulus dari masyarakat lokal. “Maluku adalah wilayah yang sangat kaya. Laut kami menghidupi lumbung ikan nasional, dan perut bumi kami menyimpan cadangan gas alam yang masif seperti Blok Masela yang kerap menjadi incaran asing. Namun, lewat kebijakan fiskal yang sangat timpang antara pemerintah pusat dan daerah, kekayaan itu dikuras habis ke Jakarta, sementara Maluku terus ditinggalkan dalam kemiskinan struktural. Kami kaya di atas kertas, tetapi miskin di atas tanah sendiri. Penyerobotan ruang hidup adat dan ketimpangan kesejahteraan yang ekstrem ini adalah alasan utama mengapa Maluku selalu dijebak dalam kondisi sulit untuk bergerak maju.” 
Bangsa Maluku bukan sedang meminta belas kasihan. Kami menuntut hak kami sebagai bangsa yang bermartabat. Keadilan untuk Maluku harus bersifat menyeluruh, dimulai dari pemakzulan John Wattilete untuk reposisi arah perjuangan ke tanah air di bawah kepemimpinan yang nyata dan layak guna mengawal hak berdaulat yang telah disuarakan sejak 1947 dan dipertegas melalui hak konstitusional hasil KMB serta Muktamar Denpasar. Selanjutnya, pemerintah Belanda harus membuktikan bahwa permintaan maaf PM Jetten bersih dari agenda tersembunyi terhadap eksploitasi energi seperti Blok Masela, dan menindaklanjutinya murni dengan pemulihan hak-hak hukum, kompensasi kesejahteraan, dan integrasi yang adil bagi keturunan Maluku. Di panggung global, negara-negara yang berakar pada eksploitasi masa lalu, baik Belanda, Spanyol, Portugal, Inggris, maupun Jepang, harus mengakui kejahatan sejarah mereka dan memberikan penjaminan pemulihan moral serta struktural. Terakhir, di lingkup domestik, pemerintah pusat Indonesia harus menghentikan penyerobotan lahan adat, menghormati hak ulayat seutuhnya, dan merombak kebijakan fiskal demi keadilan sosial masyarakat Maluku. Jika komunitas internasional dan Jakarta terus mengabaikan jeritan ini, maka monumen di Rotterdam atau retorika pembangunan di Jakarta hanyalah simbol kosmetik untuk menutupi sebuah kejahatan sistemik yang belum selesai. Kami, generasi muda Maluku, tidak akan membiarkan sejarah dan masa depan kami diperdayakan lagi.❗️
|
♦️LIPUTAN INTERNASIONAL
TENTANG PERMOHONAN MAAF PEMERINTAH BELANDA PM Belanda Akui Perlakuan Tak Berperasaan terhadap Eks Tentara KNIL
Poros Timur | 30 Juni 2026 Perlakuan buruk dan diskriminasi keluarga tentara KNIL Maluku yang dipindahkan ke Belanda pada 1951 – 'Tidak cukup kata maaf untuk penderitaan yang dialami' BBC Indonesia | 29 Juni 2026 ‘Too late’: why some Malukans say a Dutch apology isn’t enough SCMP | 28 June 2026 Na excuses van Jetten wil Molukse burgemeester volgende stap: ‘Laat ook de koning zich uitspreken’ Algemeen Dagblad | 27 Juni 2026 Nico Tamaelasapal over excuses van Jetten aan Molukkers Algemeen Dagblad | 23 juni 2026 Dutch PM unveils Moluccan monument marking dark colonial chapter Al Jazeera | 24 June 2026 75 Tahun Menanti Pengakuan, Belanda Akhirnya Minta Maaf ke Komunitas Maluku Kompas | 23 Juni 2026 Dutch Prime Minister Apologizes for Mistreatment of Moluccan Soldiers The New York Times | June 22, 2026 'Historical justice': Dutch PM makes formal apology to Moluccans, the people from Indonesia's spice islands The Star | Monday, 22 Jun 2026 ‘Historical justice’: Dutch PM makes formal apology to Moluccans The News Pakistan | June 22, 2026 Niederländische Kolonial-Vergangenheit: Entschuldigung nach 75 Jahren TAZ | 22 Juni 2026 Dutch PM apologises for Moluccan soldiers’ mistreatment after Indonesian independence The Guardian | 21 June 2026 Excuses aan Molukkers van waarde als Nederland eigen geschiedenis onder ogen ziet Algemeen Dagblad | 21 juni 2026 Premier Jetten biedt eerste generatie Molukkers in Nederland excuses aan: "Historisch onrecht aangedaan" VRT | 21 Juni 2026 'Historical justice': Dutch PM makes formal apology to Moluccans France24 | 21 June 2026 Dutch PM apologises to Moluccan community over Indonesia-era colonial abuses TRT World | June 21, 2026 ‘Historical justice’: Dutch PM apologies to the Moluccans Kuwait Times | June 21, 2026 Dutch Prime Minister makes formal apology to Moluccans The Jakarta Post | 21 June 2026 Rob Jetten maakt excuses aan Molukse gemeenschap: ‘Het grote begin van eerherstel is nooit gemaakt’ Het Parool | 21 Juni 2026 Excuses aan de Molukse gemeenschap blijven een loos gebaar als niets wordt gedaan om het veroorzaakte leed te herstellen Wynia’s Week | 20 juni 2026 |
