TOPIK PANAS

Desentralisasi, Urbanisasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)

Berdampak Pada Lintas Penyeberangan Hunimua-Waipirit

Konsep desentralisasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang hadir sejak perang dunia kedua sampai dengan hari ini yang secara relatf terkonsentrasi di kota-kota besar seperti halnya di Pulau Jawa yang mengakibatkan kesulitan dan naiknya biaya pembangunan jaringan transportasu untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kegiatan-kegiatan ekonomi, pemerintahan maupun pendidikan.

Pelaksanaan desentralisasi pembangunan, menuntut penanganan yang tepat, cepat dan cermat, karena proses urbanisasi dan migrasi massa terus meningkat dapat menimbulkan kesempatan-kesempatan sosial ekonomi, akan tetapi di lain pihak mengakibatkan pula meningkatnya ketegangan sosial karena ada pengangguran dan frustasi, pencemaran dan kongesti lalu-lintas.

Urbanisasi dan migrasi massa untuk kota-kota di Provinsi di Maluku, karena di sana ada daya beli, jarak yang jauh akibat dari wilayah kepulauan, tidak terbukanya lapangan pekerjaan di tingkat pedesaan serta adanya budaya yang sudah melekat sejak jaman colonial sampai dengan hari ini, dimana sebagian besar keluarga di wilayah ini, cenderung berusaha dan tetap mempertahankan anaknya untuk bekerja pada kursi pemerintahan dibandingkan berwirausaha, karena gengsi dan malu apabila anak berpendidikan SMA atau sederajat harus berwirausaha di pedesaan. Budaya ini ditandai dnegan titipan semangat untuk perjuangan anak didahului satu prinsip”ose sekolah dan kerja jua untuk angkat katong punya nama atau punya muka jua, bukan angkat uang tetapi angkat muka”. Inilah satu penyebab adanya migrasi massa mencari pekerjaan sebagai PNS. Setiap kali ada penerimaan calon PNS di wilayah ini.

Beribu-ribu orang menjadi migrasi massa menuju kota-kota tempat penerimaan PNS. Ini menyebabkan kurangnya motivasi yang diberikan kepada anak-anak usia pencari kerja mulai dari keluarga maupun kelompok dan masyarakat, bagaimana berwirausaha atau membuka lapangan usaha sendiri.

Ini jugalah yang membuat lemahnya perekonomian di Maluku, karena gengsi dan budaya malu yang sudah berakar, diakibatkan pada jaman colonial ada kepercayaan terhadap orang-orang Maluku bekerja pada instansi pemerintah colonial, karena di masa itu bila salah satu anak sudah bekerja pada pemerintah colonial maka nama keluarga sangat dihormati bahkan ditakuti.

Hal ini pun terjadi di Kabupaten Seram Bagian barat, dimana sebagian kegiatan industri jasa dan dagang akan berpindah ke luar wilayah Kota Ambon dan berada pada pintu pertama dan utama masuknya Pulau Seram lewat darat, sehingga kabupaten ini akan menjadi desentralisasi jasa dan dagang di ujung barat pulau ini dan sekitarnya, terutama pada Kecamatan Seram Barat dan Kairatu, karena migrasi dari Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah, menuju dan dari Ambon.

Berbeda dengan migrasi di pulau Jawa yang diakibatkan industri berskala besar dan modern, yang menyebabkan industri tradisonal kalah bersaing sehingga tertutup kesempatan untuk mencari kerja di pedesaan.

Di Maluku yang sumber daya alamnya melimpah terutama hasil laut, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menjadi lahan penyerapan tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat Maluku.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, masyarakat harus diberikan pengertian jangan menjaual hasil dalam bentuk bahan baku tetapi dalam bentuk barang yang sudah jadi sehingga lebih memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan adanya industri guna mengelola bahan baku menjadi barang jadi tentunya dibutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Dengan demikian tenaga kerja terserap dan mengurangi pengangguran. Hal yang menjadi persoalan adalah lokasi guna pembangunan industri tersebut.

Dapat diidentifikasi dalam sistem wilayah ada tiga komponen utama yaitu sumber daya penduduk, kegiatan ekonomi dan sistem transportasi. Ketergantungan antara kegiatan ekonomi dan penduduk ditinjau dari segi produksi dan konsumsi (lapangan keja, buruh dan pendapatan ) memainkan peran yang fundamental dalam usaha menata struktur regional.

Dalam konteks pembangunan wilayah sector trasnportasi memiliki fungsi dan peran strategis sebagai fasilitas penunjang percepatan pengembangan dan pembangunan suatu wilayah, sehingga kewajiban pemerintah adalah harus dapat mengatur, membina dan menjadikan suatu sistem transportasi yang terpadu sebagai sarana untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan terkoordinasi secara menyeluruh.

Kondisi geografis Maluku mengakibatkan tingginya biaya pembangunan suatu jaringan transportasi untuk menghubungkan pulau-pulau yang ada dengan jarak antar pulau antara 20-250 mil jauhnya, sehingga perlu perhatian dan penanganan secepatnya dalam pengadaan transportasi yang maksimal, tepat dan nyaman oleh pemerintah.

Kabupaten Seram Bagian Barat dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,6% setiap tahunnya bahkan pernah sampai 2,42 % pada tahun 2005, pernah menunjukkan laju migrasi terbesar massa pencari kerja ke Kota Piru. Urbanisasi ke kabupaten ini akan terus meningkat di masa mendatang, yang mengakibatkan meningkatnya arus barang maupun manusia antar Pulau Ambon dan Seram melalui satu pintu masuk-keluar yaitu HUnimu-Waipirit. Untuk itu perhatian pemerintah guna mengoptimalkan sarana dan prasarana serta operasional angkutan penyeberangan pada lintasan ini harus cepat.

Data realisasi dan prakiraan potensi dan pertumbuhan permintaan jasa angkutan dari tujuh kabupaten dan dua kota di Maluku, maka Kabupaten Seram Bagian Barat menduduki tingkat permintaan di atas normal dna berada pada kelas sangat produktif untuk angkutan laut antara 8,6-11,8 persen, angkutan jalan raya 20-25 persen, angkutan penyeberangan 90-101 persen setiap tahun yang bila dibandingkan dengan kapasitas angkut sangat lambat, terlebih waktu operasional penyeberangan Hunimua-Waipirit hanya sampai jam 18.00WIT, sehingga banyak kendaraan maupun penumpang yang harus bermalam di ruang tunggu terminal.

Selain pembatasan waktu, kondisi pemuatan pada geladak muat sudah tidak menjamin keselamatan muatan apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan, dimana penumpang akan sulit mencari jalan keluar.

Melihat kondisi pemuatan, waktu operasional serta kapasitas sarana dan prasarana saat ini, maka adalah juga merupakan tanggung jawab pemerintah bukan semata-mata pihak perusahaan penyeberangan saja, terutama dalam hal ini pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam upaya terjaminya sistem angkutan darat dan mengantisipasi lonjakan permintaan jasa angkutan penyeberangan Hunimua-Waipirit, akibat urbanisasi yang terjadi kabupaten ini, maupun Pulau Seram secara menyeluruh.

Percepatan pembangunan transportasi ini dimaksudkan agar terjamin kelancaran perpindahan manusia dan barang serta keselamatan dan kenyamanan pemakai jasa, juga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) setempat dari sector transportasi.

Tangung jawab pemerintah kabupaten setempat tidak semat memperkuat operasional local serta kewilayahan melainkan memperkuat sistem transportasi secara nasional juga, sehingga perlu mendapat perhatianm ekstra dari pemerintaha Orvinsi maluku maupun Pemerintah pusat. Dengan demikian diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama pemerintah melalui Dinas Perhubungan setempat bisa melengkapi sarana dan prasarana angkutan penyeberangan Hunimua-Waipirit. (*)