🚩🚩🚩APA GUNANYA Pemilihan kepala daerah (PILKADA)❓
‼️‼️Pemilihan umum yang bebas, adil, dan rahasia merupakan ciri khas Demokrasi yang Representatif.
‘Pemilu’ pada masa Orde Baru dan pasca Reformasi di Indonesia dan khususnya di Maluku telah gagal meningkatkan kesejahteraan.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang ‘bebas’ di Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Apakah pemilihan kepala daerah pada hakikatnya hanya sekadar hiasan jendela?
Pilkada sejak tahun 2005 gagal membebaskan Maluku dari lingkaran kemiskinan dan gagal mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Penjarahan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan adalah dasar dari rezim yang berurutan ‼️
Belum lagi gagal meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan prospek lapangan kerja.
Oleh karena Sistem Politik (NKRI-KKN) yang tidak Berdasarkan Supremacy Hukum (Rule of Law) dan dikendalikan oleh Boneka Elit Parpol2 dalam Kolaborasi (Payroll) dengan Oligarki Indonesia pada hakikatnya Busuk maka diperlukan Perubahan yang Fundamental ‼️‼️
♦️pilihan dari Arsip 🔻
🎯Gagal Pimpin Maluku (2023)
🎯Didemo Warga Namlea, Gubernur Maluku Murad Ismail Undang Bakalai (2022)
🎯Karel Ralahalu Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rumdis Politeknik (2021)
🎯Murad Ismail Berjanji Akan Hapus Status Daerah Tertinggal di Maluku (2019)
🎯Propinsi Maluku Daerah Miskin ke-4 di Indonesia, Dipimpin Gubernur Anti Demokrasi (2016)
Baca Selenkapnya ⏬⏬⏬
http://www.michr.net/pilkada-2024-boneka-parpol--oligarki.html?fbclid=IwY2xjawGlRdRleHRuA2FlbQIxMAABHSmIwDni7gWQvs0EzJYDJ30sFkF4poPCqIZP9I1QMcIUkemB-EvGZLAf4g_aem_yuQfHEzhATCivaqdyBm-xg
‘Pemilu’ pada masa Orde Baru dan pasca Reformasi di Indonesia dan khususnya di Maluku telah gagal meningkatkan kesejahteraan.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang ‘bebas’ di Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Apakah pemilihan kepala daerah pada hakikatnya hanya sekadar hiasan jendela?
Pilkada sejak tahun 2005 gagal membebaskan Maluku dari lingkaran kemiskinan dan gagal mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Penjarahan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan adalah dasar dari rezim yang berurutan ‼️
Belum lagi gagal meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan prospek lapangan kerja.
Oleh karena Sistem Politik (NKRI-KKN) yang tidak Berdasarkan Supremacy Hukum (Rule of Law) dan dikendalikan oleh Boneka Elit Parpol2 dalam Kolaborasi (Payroll) dengan Oligarki Indonesia pada hakikatnya Busuk maka diperlukan Perubahan yang Fundamental ‼️‼️
♦️pilihan dari Arsip 🔻
🎯Gagal Pimpin Maluku (2023)
🎯Didemo Warga Namlea, Gubernur Maluku Murad Ismail Undang Bakalai (2022)
🎯Karel Ralahalu Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rumdis Politeknik (2021)
🎯Murad Ismail Berjanji Akan Hapus Status Daerah Tertinggal di Maluku (2019)
🎯Propinsi Maluku Daerah Miskin ke-4 di Indonesia, Dipimpin Gubernur Anti Demokrasi (2016)
Baca Selenkapnya ⏬⏬⏬
http://www.michr.net/pilkada-2024-boneka-parpol--oligarki.html?fbclid=IwY2xjawGlRdRleHRuA2FlbQIxMAABHSmIwDni7gWQvs0EzJYDJ30sFkF4poPCqIZP9I1QMcIUkemB-EvGZLAf4g_aem_yuQfHEzhATCivaqdyBm-xg